Amnesti Pajak

Pengusaha Mengeluhkan Implementasi Tax Amnesty yang Bikin Ribet

Wajib Pajak masih menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan petugas pajak di KPP saat mengurus SKB tersebut, yang sebetulnya tidak perlu terjad

Pengusaha Mengeluhkan Implementasi Tax Amnesty yang Bikin Ribet
KONTAN
Ditjen pajak bakal memeriksa NPWP wajib pajak yang tak ikut program tax amnesty setelah masa berlaku program ini berakhir 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program amnesti pajak yang telah berjalan delapan bulan kini memasuki babak penentuan.

Namun, dalam tataran implementasi, para Wajib Pajak (WP) memiliki beberapa catatan masalah yang selama ini kerap ditemukan di lapangan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebut, masih cukup banyak implementasi di lapangan yang menghambat optimalisasi hasil tax amnesty.

Di antaranya terkait pemberian SKB (Surat Keterangan Bebas) dari Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty, terkait balik nama harta berupa tanah/saham yang sebelumnya atas nama nominee.

"Dalam pelaksanaannya Wajib Pajak masih menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan petugas pajak di KPP saat mengurus SKB tersebut, yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Sebab, semuanya sudah diatur dengan jelas dalam UU Pengampunan Pajak," ujarnya pada acara Farewell Amnesti Pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Acara itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sukamdani menambahkan, masih ada permasalahan terkait harta tambahan yang telah diikutkan dalam amnesti pajak, oleh petugas pajak dianggal tak wajar.

"Kami harap masalah teknis ini dapat segera diatasi bersama oleh rekan-rekan DJP," katanya

Hariyadi mengatakan, kalangan usaha juga menyambut baik reformasi perpajakan.

Ia beharap, selesainya program amnesti pajak ini dilanjutkan dengan amandemen UU PPh, UU PPN, UU Pengadilan pajak.

Menurut Hariyadi, perlunya revisi UU PPh agar dunia bisnis di Indonesia semakin kompetitif dibandingkan negara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Hariyadi bilang, hal ini agar dengan low rate menghasilkan high compliance yang pada akhirnya menghasilkan high income.

Demikian pula menurutnya sudah saatnya untuk membahas opsi perubahan sistem PPN (value added tax) menjadi sales tax.

"Kami harap dengan perbaikan sistem perpajakan sehingga meminimalisir sengketa pajak. Adapun penurunan tarif PPh juga sedang dibahas di negara lain, misal AS dari 35% menjadi 15%-20%," ucapnya.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved