Alamat Tergugat Tak Ada, Gugatan Kasus Penerimaan Honorer Satpol PP Ditunda

Alasan hakim, alamat Tergugat I (Pemko Batam), Tergugat II (Satpol PP) dan Tergugat III (LSM Barelang) tidak tertera dalam gugatan yang diajukan.

Alamat Tergugat Tak Ada, Gugatan Kasus Penerimaan Honorer Satpol PP Ditunda
Tribun Batam/Rehan Deny
Anggota Satpol PP berkumpul di depan PN Batam untuk menyaksikan sidang gugatan terkait rekrutmen Satpol PP yang kisruh, tahun lalu. 

Laporan Tribun Batam, Rehan Deny

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menunda sidang gugatan perdata yang dilayangkan ormas GNPK-RI.

Alasan hakim, alamat Tergugat I (Pemko Batam), Tergugat II (Satpol PP) dan Tergugat III (LSM Barelang) tidak tertera dalam gugatan yang diajukan.

Sidang dipimpin Syahrial Harahap dan Tergugat I dihadiri pengacara negara dari Kejari Batam.

Dalam sidang itu, mnajelis haklim meminta kepada pengugat untuk melengkapi alamat tergugat dan turut tergugat.

Hakim Syahrial yang ditemui usai sidang mengatakan, berkas gugatan yang dilayangkan pengugat tidak lengkap jika alamat tergugat tidak tertera.

"Bagaimana tergugat mau dipanggil jika alamatnya tidak ada? Makanya kita minta dilengkapi dulu berkas gugatannya," katanya.

Gugatan yang dilakukan GNPK-RI terkait kasus dugaan suap dalam penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, beberapa waktu lalu.

Para tergugat yang hadir hanya perwakilan Pemerintah Kota Batam, sementara Ketua LSM Barelang tidak hadir.

PN Batam sejak pagi terlihat dipenuhi oleh anggota Satpol PP. Mereka mengharapkan ada titik terang dalam permasalahan yang sudah dua tahun tanpa kejelasan ini.

Jadwal persidangan yang seharusnya sudah dilaksanakan pukul 10.00 WIB, diundur menjadi pukul 14.00 WIB karena seluruh ruang sidang penuh dengan agenda persidangan.

Rahman, anggota Ormas GNPK-RI yang mendampingi korban dalam kasus penerimaan Satpol PP ini mengungkapkan tim kuasa hukum mereka siap membela 267 anggota Satpol PP yang tidak jadi dipekerjakan.

Hal itu juga diamini anggota Ormas lainnya, Sumardi (53). "Kami dan rekan-rekan kuasa sangat berupaya untuk mendampingi kasus ini. Sudah setahun tidak ada penyelesaiannya. Kasihan masyarakat," katanya.

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved