Badan Kepegawaian Anambas Kesulitan Memecat PNS Terpidana, Ini Alasannya!

Badan Kepegawaian mengaku kesulitan memproses pemecatan PNS terpidana kasus hukum. Ini alasan Badan Kepegawaian Pemkab Anambas!

Badan Kepegawaian Anambas Kesulitan Memecat PNS Terpidana, Ini Alasannya!
tribunnews batam / istimewa
Ilustrasi

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas mengaku kesulitan dalam memproses status pegawai yang terjerat kasus korupsi dengan vonis di bawah dua tahun.

Belum adanya turunan dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2014 itu, menjadi salahsatu hal yang membuat pihaknya harus ekstra berhati-hati dalam memproses status kepegawaian yang terjerat kasus hukum itu.

"Turunannya belum ada, seperti Peraturan Pemerintah, yang nantinya menjelaskan juklak juknis bagi oknum pegawai yang terjerat kasus tipikor di bawah dua tahun," ujar Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Rabu (1/3/2017).

Pihaknya pun, terus melakukan contoh dari sejumlah daerah dengan kasus serupa seperti ini. Dirinya menjelaskan, dalam UU yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara itu disebutkan, pemecatan dari status PNS bagi aparatur Sipil Negara diberikan kepada oknum pegawai yang mendapat hukuman pidana di atas dua tahun.

Kepala Daerah sebagai ‎pejabat pembina kepegawaian, dapat melakukan eksekusi dalam memberhentikan status kepegawaian selama memiliki dasar hukum yang disertai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari kami hanya membuat dan mempersiapkan draf. Keputusannya tetap ada di pimpinan. Untuk kejahatan jabatan dan penyalahgunaan wewenang ini, terlebih pada kasus tipikor, memang tegas diatur. Terlebih bagi yang divinos hukuman di atas dua tahun," ungkapnya.

‎Regulasi tentang status pegawai yang terjerat kasus tipikor ini pun, kembali mencuat setelah Said Moh. Damrie mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas divonis satu tahun delapan bulan penjara. Selain Said, Syarifudin yang ketika itu menjabat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga mendapat vonis satu tahun kurungan penjara.

Berbeda dengan dua terdakwa, Yuri Dextarius pegawai Dinas Kesehatan ‎lainnya yang ketika itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, divonis empat tahun kurungan penjara.

‎Ketiga orang ini sebelumnya diamankan penyidik Reskrim Polres Natuna terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan BBM, jasa service dan pengadaan spare part Puskesmas Keliling tahun anggaran 2013 dengan total anggaran mencapai Rp 1,2 miliar.

"Informasinya kami sudah ketahui dari media. Saat ini, kami masih menunggu salinan putusan pengadilan yang incraht," tutup Rusmanda. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved