Kasus Korupsi Puskesmas Keliling Anambas, Hakim Vonis Tiga Terdakwa Bervariasi. Ini Detailnya!

Kasus korupsi Puskesmas keliling Dinkes Anambas, hakim menghukum penjara dan denda tiga terdakwa bervariasi. Ini detailnya

Kasus Korupsi Puskesmas Keliling Anambas, Hakim Vonis Tiga Terdakwa Bervariasi. Ini Detailnya!
tribunbatam/wahib waffa
Said Damri, terdakwa kasus Puskesmas keliling Dinkes Anambas menyalami jaksa usai persidangan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Yuri Destarius selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa dalam kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM), Jasa Service serta suku cadang untuk Puskesmas Keliling (Puskel) tahun 2013 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapubaten Kepulauan Anambas (KKP) bernasib beda dengan terdakwa lainya.

Menurutnya vonis tinggi yang dijatuhkan hakim kepadanya tidak terlepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dirinya lebih tinggi dan menganggap tidak adil dibandingkan dengan dua rekannya lainnya yang terjerat dalam kasus yang sama.

"Karena saya tidak punya dana. Makanya saya dituntut tinggi. Kalau yang lainn punya dana (uang), makanya dituntut rendah," ujar Yuri usai menjalani persidangan, Selasa (28/2/2017) kemarin di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Sedangkan itu Jaksa Syafri Hadi yang menangani perkara ini saat dikonfirmasi membantah adanya permintaan sejumlah duit kepada para terdakwa atas tuntutannya hingga akhirnya mempengaruhi tuntutan yang membuat vonis lebih tinggi dan menyebabkan tuntutan berbeda-beda.

"Tak ada itu, tuntutan kami mempertimbangkan kesanggupan para terdakwa untuk membayar uang pengganti, yang lain lebih ringan karena membayar uang pengganti. Itu sudah intruksi bagi terdakwa yang mampu membayar‎ uang pengganti," kata Syafri.

Tiga terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM), Jasa Service serta suku cadang untuk Puskesmas Keliling (Puskel) tahun 2013 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapubaten Kepulauan Anambas (KKP) yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Anambas, Said Moh Damri, terdakwa Yuri Destarius selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarifuddin selaku pejabat prnerima hasil pekerjaan divonis bervariasi.

Santonius Tambunan menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara.

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut umum,” kata Ketua Hakim Santonius Tambunan.

Said Damri divonis 1 tahun 8 bulan penjara, dengan denda Rp 50 Juta, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan hukuman 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang penganti sebesar Rp 350 Juta, jika tidak mampu membayar maka harta benda terdakwa disita lalu dilelang untuk menutupi kerugian negara, jika tidak memiliki harta benda maka diganti dengan 2 tahun penjara.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang sebelumnya menuntut 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 Juta dan subsider 6 bulan kurungan.

Yuri Destarius sendiri divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp 50 Juta, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Yuri harus membayar uang penganti Rp 851,2 Juta, jika tidak mampu membayar maka harta benda terdakwa disita lalu dilelang untuk menutupi kerugian negara, jika tidak memiliki harta benda maka diganti dengan dua tahun kurungan.

Dan terdakwa Syarifuddin diganjar satu tahun penjara, denda Rp 50 Juta, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 Juta dan subsider 6 bulan kurungan.

Berdasarkan putusan ini terdakwa Sarifudin mengatakan menerima. Sementara itu, terdakwa Said Damri dan terdakwa Yuri mengatakan fikir-fikir. (*) 

Penulis: Wahib Wafa
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved