Kasus Gratifikasi Pemkab Anambas, Kejati Periksa Tersangka Ivan Mantan Bendahara Umum Sejak Pagi

Garap kasus gratifikasi Pemkab Anambas, Kejati periksa tersangka Ivan mantan Bendahara Umum Pemkab Anambas sejak pagi

Kasus Gratifikasi Pemkab Anambas, Kejati Periksa Tersangka Ivan Mantan Bendahara Umum Sejak Pagi
tribunbatam/wahib waffa
Kasipenkum Kejati Kepri, Wawan Iskandar 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Setelah Tengku Mukhtarudin, mantan Bupati Anambas, jaksa Kejati Kepri memeriksa Ivan mantan bendahara umum daerah Pemkab Anambas.

Tersangka korupsi gratifikasi Bank Syariah Mandiri (BSM) ini di periksa di Kejati Kepri, Jumat (3/3/2017). Ia tiba di kantor Kejati yang berlokasi di Senggarang, Tanjungpinang sejak pukul 09.00 WIB.

"‎Tadi pagi jam 9 datang. Dan sampai sekarang kayaknya masih diperiksa," kata Wiwin Iskandaar Kasi Penkum Kejati Tanjungpinang dihubungi Tribun Batam.

Hingga pukul 15.00 WIB, ‎tersangka masih menjalani rangkaian pemeriksaan. Berapa pertanyaan untuk Ivan, Wiwin belum mendapatkan laporan Penyidik Pidsus Kejati Tanjungpinang.

Sementara itu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) menuturkan para tersangka memiliki etikat baik dan mengakui perbuatanya. Hal itu setelah tiga tersangka yaang diantaranya Tengku Muktarudin, Ivan, dan Khairur Rijal mengembalikan sejumlah kerugian negara.

"Yang pengembalian pertama Rp 595 juta itu dari ketiganya sebagai pengembalian kerugian negara. Sedangkan terakhir yang Rp 40 juta menyusul itu dari Tengku Mukhtarudin sendiri," ungkap Fery Tas Aspidsus Kejati Kepri.

Pihaknya juga terus menekankan kepada para tersangka agar Kooperatif menjalani persidangan.‎ Agar proses penyidikaan cepat selesai dan cepat untuk segera disidangkan.

Dugaan korupsi ini setelah tiga tersangka, termasuk Tengku Mukhtarudin selaku Bupati Anambas saat itu menerima gratifikasi 2 mobil Fortuner dan Avanza serta tiga 25 motor mrk Honda Megapro.

Mestinya kendaraan tersebut dijadikan aset pemerintah Daerah Anambas. Namun oleh mereka justru dijual untuk keperluan pribadi. ‎Modus kasus ini melalui pemerintah menyerahkan Rp 130 miliar untuk disimpan ke BSM dalam bentuk Deposito dan Giro. Dalam setiap penyetoran dengan jumlah tertentu, secara bertahap mobil dan motor diberikan kepada pihak Pemkab. Negara dirugikan Rp 1,2 miliar. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help