Pendapatan Daerah Kota Batam dari BPHTB Terjun Bebas. Ini Pemicunya

BPHTB itu kan ada karena ada transaksi jual beli tanah atau rumah, atau dua-duanya. Kalau tidak ada transaksi, ya, tidak ada BPHTB

Pendapatan Daerah Kota Batam dari BPHTB Terjun Bebas. Ini Pemicunya
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Suasana Pelayanan di PTSP Batam 

Laporan Tribun Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak Januari-Maret 2017 ini terjun bebas jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengatakan, semestinya dari Januari hingga tertanggal 8 Maret, penerimaan negara dari BPHTB sudah mencapai 18 persen. Namun nyatanya, baru tercapai 6,52 persen.

Dia melanjutkan, dari target penerimaan Rp 342 miliar, saat ini yang terealisasi baru Rp 22,3 miliar. Apa kendalanya?

"BPHTB itu kan ada karena ada transaksi jual beli tanah atau rumah, atau dua-duanya. Kalau tidak ada transaksi, ya, tidak ada BPHTB," ujar Jefridin, Rabu (8/3/2017).

Melambatnya target pemasukan dari BPHTB itu dipengaruhi urusan Izin Peralihan Hak (IPH) di BP Batam yang sempat tersendat, beberapa waktu lalu karena pro-kontra beleid yang dikeluarkan BP Batam.

Memang sudah terbit Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1 tahun 2017 tentang tarif sewa lahan, 23 Januari kemarin. Namun Perka ini belum terlalu berdampak bagi peningkatan penerimaan BPHTB.

"Walaupun sudah ada Oerka, tetapi masih lambat. Bukan turun lagi, meloncat, terjun payung. Biasanya kalau normal, sekarang sudah 18 persen realisasinya," kata Jefridin.

Dia melanjutkan, per 30 Maret 2017 atau triwulan pertama tahun ini, target prosentase penerimaan BPHTB semestinya sudah dikisaran 24-25 persen.

Namun, melihat kondisi saat ini, dia pesimistis.

"Per 30 Maret mestinya sudah 25 persen. Sekarang baru 6,52 persen, beda dengan tahun lalu. Ya, kita berharap segera normal sehingga target tahunan kita tercapai," ujar dia.

Sekretaris DPD REI Khusus Batam, Achyar mengakui, pengurusan IPH memang melambat meskipun sudah terbit Perka baru.

"IPH sudah mulai keluar, tapi masih lambat. Karena berkas yang menumpuk juga banyak. Kami harapkan lebih cepat lagi. AJB terlambat keluar juga gara-gara IPH. Mau transaksi jadi tertunda," kata Achyar.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help