Korupsi Proyek KTP Elektronik

Rakyat Susah Urus KTP Elektronik karena Blangko Habis, Padahal Dananya Dikorupsi

Anggaran proyek e-KTP jumlahnya mencapai Rp 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal.

Rakyat Susah Urus KTP Elektronik karena Blangko Habis, Padahal Dananya Dikorupsi
TRIBUNNEWS.COM
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Irman dan Sugiharto didakwa jaksa penuntut umum (JPU) KPK menerima uang dengan total sebesar Rp 60 miliar lebih. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono, menganggap ada keadaan yang ironis.

Pasalnya, di saat masyarakat masih banyak yang belum menerima haknya mendapatkan e-KTP, di sisi lain sejumlah pihak secara beramai-ramai mengkorupsi anggarannya.

"Pelakunya zalim sekali. Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP, alasan blangko habis, blangko hilang, tapi faktanya banyak pejabat publik yang terindikasi kasus korupsi," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3).

Anggaran proyek e-KTP jumlahnya mencapai Rp 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun, dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI kala itu.

Agus mengatakan, hal tersebut menunjukkan, hasil survei bahwa DPR RI merupakan lembaga terkorup tidak meleset.

Manajer Advokasi, Riset, Kampanye YAPPIKA, Hendrik Rosdinar juga mengatakan bahwa kasus korupsi e-KTP telah mencederai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kejelasan identitas.

Saat ini, e-KTP banyak dibutuhkan sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih pada pemilu, untuk akses layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

"Kalau kita lihat peta aktornya, megakorupsi e-KTP mengonfirmasi DPR masih jadi sarang mafia anggaran. Begitu sistematis diprogram sejak awal untuk dikorupsi," kata Hendrik.

Rusak nama DPR

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved