Penyerapan Anggaran Kepri Rendah. Ini Dampak yang Akan Terjadi pada Proyek Pemerintah

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Realisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (Satker) pusat dan perangkat daerah wilayah Kepri sampai pekan II Maret 2017 belum sesuai harapan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan realisasi anggaran menjelang akhir triwulan I 2017 masih berkisar pada 8,52 persen atau Rp 495,8 miliar.

Jumlah pagu anggaran yang dikucurkan kepada 45 kementerian dan lembaga di Kepri mencapai Rp 5,82 triliun.

"Meskipun penyerapan anggaran di Kepri melebihi rata-rata nasional 7,42 persen, jelang akhir triwulan I, namun itu tergolong rendah dibandingkan capaian penyerapan pada triwulan I 2016 sebesar 10,33 persen," jelas Heru.

Dia menjelaskan, berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran paling tinggi ada pada belanja pegawai (17,59 persen) disusul belanja modal (5,96 persen), belanja barang (5,12 persen) dan belanja lain-lain (2,21 persen).

Dari segi kewenangannya, realisasi paling tinggi terdapat pada Satker-Satker Kantor Daerah (11,95 persen) diikuti dengan Satker Kantor Pusat (4,48 persen).

"Jenis Satker Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan banyak yang belum mulai mencairkan anggaran dalam DIPA, sehingga persentase realisasinya relatif kecil," kata Heru.

Berpijak pada capaian penyerapan anggaran hingga menjelang akhir triwulan I 2017, Heru memperkirakan banyak proyek atau kegiatan strategis pemerintah yang belum terlaksana.

Karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri menempuh upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja Satker melalui kegiatan Ekspose Review Pelaksanaan Anggaran 2016 dan Sosialisasi Revisi Anggaran 2017.

Rangkaian kegiatan tersebut digelar di CK Hotel Tanjungpinang pada Rabu (15/3) siang.(*)