Polemik Labuh Jangkar

Keluhan Pengelola Labuh Jangkar: Prosedur Berbelit-belit, dan Ketidakpastian Hukum di Laut

Penyebabnya, prosedurnya berbelit-belit, terdapat ketidakpastian hukum dan muncul ego sektoral setiap instansi yang berwenang di laut

Keluhan Pengelola Labuh Jangkar: Prosedur Berbelit-belit, dan Ketidakpastian Hukum  di Laut
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail (kanan) dan Sesmenko Maritim Ridwan Djamaludin saat rapat koordinasi terkait pengelolaan labuh jangkar di laut Kepri, Kamis (30/3/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Di sela-sela KSOP dan BP Batam memberikan penjelasan, Suparno, dari DPC Insa Batam juga menyampaikan keluhannya terkait prosedur labuh jangkar.

Dia mengaku kesulitan menjual potensi kemaritiman Kepri kepada pengusaha kapal dari luar negeri.

Penyebabnya, prosedurnya berbelit-belit, terdapat ketidakpastian hukum dan muncul ego sektoral setiap instansi yang berwenang di laut.

“Saya katakan kepada pengusaha kapal asing, ‘You come to Batam. Everything is easy’. Namun, kalau seperti ini, kita mau jadi apa. Belum lagi, ada saja petugas yang ‘recokin’ kami di laut,” keluh Suparno.

“Karena itu, kami minta siapa pun yang mengelola labuh jangkar, intinya itu sesuai aturan dan berkeadilan,” kata Suparno.

Harapan itu langsung dijawab Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail, usai rapat koordinasi tersebut.

Kepala Dishub Kepri itu memastikan pengelolaan jasa labuh jangkar sepenuhnya diambil alih Pemprov Kepri.

“Itu berdasarkan perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27. BP Batam mengakui itu dan tidak berargumentasi lagi.

BP Batam hanya mengelola wilayah yang sudah dikotak-kotakkan dan tidak mengurus laid up kapal. Itu dibunyikan dalam peraturan perundang-undang yang jadi rujukan BP Batam yakni PP Nomor 5 Tahun 2011,” kata Jamhur.

Penjelasan Jamhur pun dipertegas lagi oleh Sesmenko Maritim Ridwan Djamaludin.

Dia mengatakan, semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 mengarah kepada pengelolaan ruang laut diambil alih oleh Pemprov Kepri.

Namun, UU itu harus dikuatkan lagi dengan PP guna mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal operasional.

“PP tersebut sudah dibahas dalam kurun waktu yang cukup lama. Sekarang PP itu sedang digodok di Kemenkum-HAM. Kita perlu PP untuk hal-hal operasionalnya,” kata Ridwan. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved