Soal Hancurnya Hutan Sungai Pulai, Dishut Kepri Keluhkan Bensin Pengawasan Lapangan!

Soal rusaknya hutan Sungai Pulai, Dishut Hutan berkelit pengawasan belum optimal lantaran dukungan operasional lapangan, seperti bensin minim

Soal Hancurnya Hutan Sungai Pulai, Dishut Kepri Keluhkan Bensin Pengawasan Lapangan!
tribunbatam/aminnudin
Papan informasi hutan Sungai Pulai 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Semakin hari, kondisi hutan Lindung Sungai Pulai makin parah. Perambahan kawasan hutan berlangsung masif. Ironisnya, di sana ada pos polisi hutan namun perambahan seperti tak mengenal ampun.

Di sejumlah titik kawasan, tertulis papan peringatan berisi ancaman ancaman pidana bagi pelanggar hutan. Namun, keberadaan papan inormasi itu nyaris berarti apa apa.

Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegak Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kepri Said Abdul Kadir ditemui Tribun pada Jumat (31/3/2017) mengakui tindak pengawasan mereka lakukan memang belum optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan operasional.

"Tapi bukan berarti kita juga santai, tidak demikian. Pak Kadis (Dinas Kehutanan) sudah berusaha bagaimana caranya untuk ngomong sama pak Gubernur, solusinya seperti apa untuk operasional ini. APBD juga sudah terlanjur diketuk palu pula,"kata Said.

Keterbatasan lain penangangan hutan lindung Sungai Pulai kata Said adalah statuts personel Polisi Hutan di pos jaga yang ada ditambah aset. Said mengatakan, dalam hal tenaga pengawas, kewenangan provinsi baru terbatas pada keberadaan personel pos jaga. Sementara aset pos sendiri statusnya belum dialihkan ke provinsi. "Orangnya (Polhut) dulu sudah masuk, tapi posnya belum. Harus dipahami ya, status pos itu masih Bintan punya, Tanjungpinang juga punya,"kata Said.

Nah, kata Said, yang sedang mereka sibukan saat ini adalah menarik aset aset yang ada di kawasan hutan lindung sungai Pulai yang masih dibawah kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ke provinsi. Salah satu aset paling penting itu adalah pos komando polisi hutan yang ada di kawasan. Penarikan aset itu saat ini masih dalam proses.

"Seperti yang sudah saya bilang tadi, banyak kendala kita mengawasi hutan itu. Kita belum banyak didukung prasarana prasarana yang mendukung dan memadai. Kita pun juga seperti saya sudah bilang tadi, kita mau turun ke kawasan hutan lindung itu tapi harus ada juga operasionalnya, paling tidak harus ada operasional bensin kita, tak mungkin pula mobil itu terbang kan,"ujar Said sambil tertawa.

Said mengaku kaget mendengar isu kalau dikawasan hutan sungai pulai saat ini lahannya telah diperjualbelikan. Jika itu benar, itu harus dicari tahu, babaimana bisa terjadi. "Ah itu, harus dicari tahu itu, kalau beli sama kita itu ndak mungkin, perlu dicari tahu itu,"kata dia. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved