Aduh, Lelang Food Court Tanjungpinang Dibatalkan, Fulus Jadi Alasan Pemko. Kenapa?

Lelang proyek food court di Tanjungpinang kemungkinan besar dibatalkan lantartan tiadanya duit di kas Pemko Tanjungpinang buat ini, benarkah?

Aduh, Lelang Food Court Tanjungpinang Dibatalkan, Fulus Jadi Alasan Pemko. Kenapa?
HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Pembangunan Gedung Food Corut, Melayu Square kemungkinan akan dibatalkan. Pasalnya Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami defisit karena tidak ada kepastian dana transfer pusat.

Baca: Ingat! Inilah Prosedur Melahirkan Dengan BPJS Kesehatan Dan Biaya Yang Ditanggung!

Baca: Heboh! Tertangkap Kamera Andhika Pratama Lagi Gituin Ariel Tatum, Ini Fotonya!

Demikian Disampikan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Rabu (5/4/2017) usai menghadiri acara di Hotel Comfort. Namun Lis belum memastikan apakah lelang benar-benar dibatalkan. Karena masih menunggu hasil rapat Sekda Kota Tanjungpinang beserta perangkat OPD.

"Kita masih ada defisit tunda bayar 8 milyar lebih yang harus ditutupi. Sedangkan dana transfer pusat kita pesimis," kata Lis.

Memang menurutnya, diawal nilai proyek tersebut sudah dikurangi. Dari angka 25,6 Milyar menjadi 13 Milyar. Namun karena belakangan angka APBD tidak optimis, Lis minta proyek Food Court kembali dievaluasi meskipun proses lelang sudah jalan.

"Kepastiannya menunggu hasil rapat. Apakah ditunda tahun depan. Nanti Sekda, Bagian Pembangunan, PU dan Inspektorat rapat. Saya minta dulu hitunganya, nanti mereka lapor ke saya. Pak Seda juga akan melakukan konsultasi dulu," kata Lis.

Bila hasilnya keuangan Pemko Tanjungpinang tidak bisa mengcovernya maka Lis meminta lelang Food Court dibatalkan. Meskipun proyek tersebut merupakan proyek prioritas Pemko Tanjungpinang. "Karena nanti kalau dikurangi lagi, bentuknya seperti apa. Dari pada setengah-setengah kita minta ditunda dulu saja. Tapi kita tetap tunggu hasil rapat," kata Lis.

Lis, mengatakan, dia tidak ingin mengorbankan kegiatan-kegiatan lain yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat. Seperti dana untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS untuk masyarakat tidak mampu. Kemudian Lis juga tak ingin kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) macet gara-gara difisit.

"Intinya ada beberapa hal, tapi yang jelas kondisi fulus," katanya. (*)

Berita Terkait Baca Harian Tribun Batam Edisi Kamis (6/4/2017)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved