Warga Anambas Keluhkan Layanan Telekomunikasi, Tapi Pemkab Tak Punya Wewenang. Lalu?

Meski di ponsel terlihat ada sinyal, bahkan tertulis 3G atau H+, tapi soal layanan, warga tetap kesulitan untuk melakukan komunikasi

Warga Anambas Keluhkan Layanan Telekomunikasi, Tapi Pemkab Tak Punya Wewenang. Lalu?
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
ilustrasi. Warga Desa Tampang Muda, Andi Supriadi (24) harus naik ke sebuah pohon untuk mengakses sinyal telepon selular di tepi pantai Desa Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus Lampung Jumat (29/1/2016). Saat pemerintah meluncurkan jaringan internet cepat 4G LTE, sejumlah daerah masih kesulitan mengakses sinyal untuk telepon dan layan pesan singkat. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Warga Anambas mengeluhkan layanan telekomunikasi di daerah itu yang tidak maksimal.

Meski di ponsel terlihat ada sinyal, bahkan tertulis 3G atau H+, tapi soal layanan, warga tetap kesulitan untuk melakukan komunikasi.

"Sinyal ada, tetapi untuk menelepon susah," kata Devi, di Tarempa, Rabu (5/4/2017).

‎Ia bahkan harus berulang kali untuk bisa melakukan panggilan telepon.

Minimnya kualitas telekomunikasi ini, diakuinya sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

"Sudah beberapa hari ini. Untuk telepon aja sulit. Kalau pun ada, suaranya putus-putus. Ini belum lagi untuk mengirim What's Up Massanger," ungkapnya.

Amran, warga Tarempa lainnya juga mengeluhkan hal serupa.

Ia mengalami kesulitan mengirim layanan pesan singkat (SMS).

"Untuk mengirim sms pun menolak. Rupanya banyak yang mengalami hal seperti saya. Heran juga, padahal di telepon genggam ini 3G atau H+," ujarnya lagi.

‎Saat ditanya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Anambas, mereka juga kesulitam karena terkait dengan kewenangan.

"Pemerintah Daerah dalam hal ini Diskominfo tidak punya kewenangan dalam mengurus telekomunikasi. Semuanya menjadi kewenangan Kementerian Kominfo Republik Indonesia serta pihak operator," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeprizal.

"Ini menjadi kendala daerah. Di satu sisi telekomunikasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat, di sisi lain, Pemda tidak bisa menganggarkan dan hanya menyurati memohon, mengajukan proposal agar provider maupun Kemenkominfo meningkatkan akses dan layanan akses telekomunikasi dan data di daerah," katanya.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 6 April 2017

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help