Mahkamah Konstitusi Ketuk Palu! Mendagri Tak Berwenang Lagi Batalkan Perda, Kabar Baik?

Mahkamah Konstitusi ketuk palu! Mendagri kini tak berwenang membatalkan Perda. Kabar baik?

Mahkamah Konstitusi Ketuk Palu! Mendagri Tak Berwenang Lagi Batalkan Perda, Kabar Baik?
Kompas.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya aturan, terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah (perda).

Baca: Heboh! Tertangkap Kamera Andhika Pratama Lagi Gituin Ariel Tatum, Ini Fotonya!

Baca: Ehm! 6 Artis Paling Rajin Bikin Anak, Ada Sampai 7 Meski Usia Masih Muda. Pantes, Istrinya Cantik!

Hal itu disampaikan majelis hakim MK, dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

"Mengabulkan permohonan pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat 2, ayat 3, dan ayat 8, serta ayat 4 sepanjang frasa '..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat', Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," begitu bunyi putusan yang diterbitkan oleh MK, Rabu.

Uji materi tersebut diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan.

Pemohon meminta agar peraturan terkait pembatalan perda, yang terdapat dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibatalkan oleh MK.

Adapun, putusan terebut teregistrasi dengan nomor perkara 137/PUU-XIII/2015.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, yakni pemerintah daerah dan DPRD.

Sedianya, pembatalan produk hukum berupa peraturan di bawah undang-undang itu, bisa dibatalkan jika dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung.

Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". (Kompas.com)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved