Lembaga yang Abaikan Informasi Publik Sanksinya Penjara. Bagaimana di Anambas?

Sanksi penjara menunggu badan hukum abai penyediaan informasi publik. Bagaimana dengan OPD di Anambas? Ini komentar Komisi Informasi Kepri

Lembaga yang Abaikan Informasi Publik Sanksinya Penjara. Bagaimana di Anambas?
ppid.anambaskab.go.id
PPID Anambas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Irwandy menyayangkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anambas yang belum menggunakan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif.

Baca: BREAKINGNEWS: Kejati Kepri Tetapkan Tersangka Korupsi UT Natuna. Ini Detailnya!

Baca: Pulang Sehabis Kerja, Suami Pergoki Istri Tidur Tanpa Celana Dengan Pria Lain. Ini Reaksinya!

Baca: Heboh! Api Berkobar di Tengah Selat Sunda, Penumpang Menjerit dan Lari Ketakutan

Dihubungi melalui sambungan seluler pihaknya menilai, masih minimnya sejumlah OPD yang belum memasukkan data dan informasi ke website tersebut, cenderung bertolak belakang dengan komitmen Bupati Anambas yang kerap kali menekankan perihal transparansi.

"Pada beberapa media, Bupati Anambas kerap kali menyampaikan perihal komitmennya perihal transparansi. Seharusnya, ini bisa diimbangi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawahnya," ujarnya Selasa (11/4/2017).

Irwandy menambahkan, terdapat tiga informasi yang wajib untuk dipublikasikan serta dapat diketahui publik.

Klasifikasi tersebut diantaranya, informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan apabila terdapat permintaan.

Penerapan PPID ini pun, diakuinya sudah berjalan pada beberapa daerah sejak tahun 2010. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, menjadi salahsatu dasar hukum bagi penerapan PPID pada tiap-tiap daerah, termasuk di Provinsi Kepri.

"Seharusnya tahun 2017 ini sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar penerapan PPID di Anambas berjalan dengan efektif," ungkapnya.

Ancaman sanksi satu tahun penjara atau denda paling banyak lima juta Rupiah, siap menjerat badan hukum yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala.

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta serta informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help