Belum Tuntas Sei Pulai, Mencuat Isu Hutan Lindung di Bintan Utara Dikapling-kapling. Ada Apa?

Belum tuntas karut marut hutan lindung di Sei Ladi, muncul lagi isu pengkaplingan hutan lindung dijualbelikan di Bintan Utara

Belum Tuntas Sei Pulai, Mencuat Isu Hutan Lindung di Bintan Utara Dikapling-kapling. Ada Apa?
tribunbatam/aminnudin
Kondisi hutan lindung kritis di Pulau Bintan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Problem hutan lindung di Bintan bagai benang kusut yang sulit diurai lagi.

Belum selesai penyelesaian masalah di kawasan hutan lindung Sungai Pulai, kini sorotan lain mengarah ke kawasan hutan lindung di Kecamatan Bintan Utara.

Baca: Heboh! Tak Sadar Kencani Waria, Barangnya Dibawa Kabur Usai Begituan di Gang Sepi

Baca: Ehem! Akui Berselingkuh lalu Menikah, Artis Cantik Ini Hidup Bahagia Meski Pernah Dihujat

Baca: Terungkap! Brigadir Medi Ungkap Eksekutor Pansor, Bongkar Keterlibatan Istri Korban

Baca: Wanita Ini Terpaksa Ngaku Diperkosa karena Takut Ketahuan Selingkuh, Ini Kronologinya

Di Bintan Utara, kawasan hutan lindungditengarai diperjualbelikan oleh pihak tak bertanggung jawab. Di sana, pembeli disebut sebut telah diberikan semacam surat sporadik. Namun surat demikian tak dianulir pemerintah kelurahan setempat atau kecamatan pasca pengklaim ingin melakukan pengoperan status. Alasannya cukup mendasar, lahan itu pada prinsipnya tidak terigester di data base kelurahan atau kecamatan.

"Surat sporadik begituan jumlahnya lumayan juga. Ada puluhan juga,"kata salah seorang warga kepada media.

Camat Bintan Utara Azwar mengakui benar kalau kelurahan sudah menolak surat klaim kepemilikan warga di kawasan hutan lindung. Alasannya, area pada prinsipnya memang kawasan hutan lindung. "Sudah pasti ditolak. Ini juga komitmen kita agar kegiatan main babat hutan berhenti, jangan ada lagi,"kata dia.

Kecamatan kata dia akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri dalam mengawasi hutan lindung di Bintan Utara. Dia juga sudah mewanti kelurahan agar tidak menganulir surat lahan yang lokasinya ditengarai di kawasan hutan lindung.

"Saya sudah sampaikan, kalau ada warga urus surat atau pengoperasian lahan, harap diteliti betul. Bila ada janggal, meragukan, sementara ditolak dulu. Jangan sampai itu terkait kawasan di hutan lindung,"ujar dia. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved