Peralihan Kewenangan Perizinan di Anambas, Pemodal Terpaksa Bolak-balik ke Provinsi

Peralihan kewenangan perizinan bikin investor di Anambas kelimpungan, mereka harus bolak-balik ke provinsi. Ini curhat mereka!

Peralihan Kewenangan Perizinan di Anambas, Pemodal Terpaksa Bolak-balik ke Provinsi
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Suasana kantor PTSP Kabupaten Anambas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Investor yang mengurus perizinan, terpaksa harus bolak-balik ke provinsi. Hal ini setelah pelimpahan sebagian kewenangan yang semula ada di kabupaten yang berpindah ke provinsi.

Baca: Wanita Ini Terpaksa Ngaku Diperkosa karena Takut Ketahuan Selingkuh, Ini Kronologinya

Baca: Heboh! Tak Sadar Kencani Waria, Barangnya Dibawa Kabur Usai Begituan di Gang Sepi

Baca: Ehem! Akui Berselingkuh lalu Menikah, Artis Cantik Ini Hidup Bahagia Meski Pernah Dihujat

Baca: Buat Beri Pelajaran Korban dan Selingkuhannya, Brigadir Medi Terima Uang Eksekusi Rp 10 Juta

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Galuh Ibrahim mengatakan, hal ini pun cenderung menyulitkan investor dalam menyelesaikan proses perizinannya di Anambas.

"Seperti kewenangan di laut yang sudah berpindah ke provinsi. Investor yang hendak membangun resort meskipun lokasinya di darat, tetap mengurus izin lingkungan ke provinsi karena membuat pelabuhan untuk infrastruktur di resort mereka. Sementara, mereka hendak membangun di kabupaten. Hal ini yang mungkin cenderung menyulitkan investor," ujarnya Kamis (13/4/2017).

Galuh pun tidak mengelak, peningkatan kapasitas petugas dalam bidang pelayanan, menjadi kendala yang harus dihadapi. ‎Menurutnya, petugas yang ditempatkan di PTSP bersertifikat yang dikeluarkan oleh BKPM Republik Indonesia.

"Selain itu tim teknis. Idealnya memang untuk tim teknis menjadi staff PTSP. Saat ini, kami meminta tim teknis paling tidak seminggu ada singgah ke sini. Ini diatur dalam SK Bupati," ungkapnya.

‎‎Sumber Daya Manusia untuk tim teknis di Anambas pun, menjadi salahsatu hal yang kiranya menjadi pertimbangan, bagi kemajuan PTSP ke depan. Berkaca di Pemerintah Kota Batam, terdapat Peraturan Walikota yang mengatur tentang standar serta arah PTSP sebagai gerbang masuk investor ke daerah.

"‎Namun demikian, untuk standar operasional tetap kami lakukan. Namun, perlu ada arah serta prasarana yang memadai untuk mendukung itu. Terlebih, dengan target kedepan yang mencapai ISO 9001," bebernya.

Kewenangan PTSP diakui Galuh mulai dilakukan setelah adanya izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Melalui Permendagri nomor 19 tahun 2017, perizinan seperti HO atau yang biasa dikenal untuk izin gangguan diketahui telah dicabut sehingga tidak diperlukan lagi.

"‎Untuk pengurus perizinan lama waktunya tujuh hari kerja sejak dokumen diterima lengkap atau tidak dikembalikan oleh tim teknis. Kalau tidak lengkap, tidak berlaku dan kembali dari awal lama waktu tujuh hari pengurusan izin tersebut,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. ‎Untuk verfikasi ada pada tim teknis. Dari kami pun, bisa dibantu untuk verifikasi," tutupnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved