Dinas Sosial Anambas Kembali Jadi Sorotan, Kini Terkait Pemulangan Wanita Ini

Belum reda kritik soal inovasi teknologi tepat guna, Dinsos Anambas kembali menuai sorotan. Kini terkait pemulangan wanita ini

Dinas Sosial Anambas Kembali Jadi Sorotan, Kini Terkait Pemulangan Wanita Ini
Kompas.Com /Slamet Priyatin
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Anambas kembali jadi sorotan.

Baca: Mengejutkan! Begini Ternyata Kehidupan Bintang Porno Gaek Berumur 82 Tahun Sehari-hari

Baca: Cekcok Berujung Maut, Pelaku Tuding Korban Ada Main Dengan Istrinya, Begini Kronologinya

Baca: Mbah Fanani Telah Bertapa Bertahun-tahun, Hanya Mau Makan Pemberian Wanita Ini

Baca: BREAKINGNEWS: Satu Keluarga di Kawal Keracunan Makanan, Masuk UGD Rumah Sakit!

Belum lagi usai soal lomba inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dinilai kurang efektif, kini sorotan datang terkait langkah yang dilakukan dalam memulangkan perempuan yang diamankan karena dianggap Wanita Pekerja Seks (WPS). Langkah pemulangan ini pun dianggap, kurang efektif dalam memutus mata rantai penyakit masyarakat di Anambas.

"Kami menilainya langkah pemulangan ini kurang efektif, serta cenderung menghambur-hamburkan anggaran yang ada," ujar Dedi Syahputra Ketua LSM NGO Sebora kepada sejumlah awak media Jumat (14/4/2017). Langkah pemulangan yang biasa dilakukan, diakuinya tidak menjamin perempuan yang telah dipulangkan untuk kembali lagi ke Anambas.

Minimnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD tersebut, menjadi hal lain yang menurutnya perlu dilakukan sebagai modal awal untuk mereka membuka lembaran baru sepeninggal dari pekerjaannya. "Dari data kami, alokasi anggata untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan orang terlantar mencapai Rp 340 juta per tahun. Harus ada langkah jitu untuk mengatasi persoalan ini. Tidak bisa hanya sebatas memulangkan mereka kalau menurut kami," ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, alur proses pemulangan yang biasa dilakukan berawal dari hasil razia yang dilakukan oleh Satpol PP berserta pihak terkait ke sejumlah tempat hiburan yang telah didata untuk selanjutnya diserahkan ke dinas sosial. Pihaknya berharap, ada evaluasi serta langkah yang lebih konkit dari dinas tersebut untuk mengatasi hal ini.

"Perlu dilakukan evaluasi. Apakah ada sanksi lain atau dilakukan pembinaan," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved