Karimun: Surga Baru Investasi Batam? Inilah Pengakuan Kepala Dinas Penanaman Modal

Senjakala Batam? Banyak perusahaan di Batam dirikan anak perusahaan di Karimun. Inikah keistimewaan berusaha di Karimun?

Karimun: Surga Baru Investasi Batam? Inilah Pengakuan Kepala Dinas Penanaman Modal
HUMAS PEMPROV KEPRI
Ilustrasi. Menteri ESDN Ignasius Jonan bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Karimun, Selasa (21/3/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Beberapa investor dari Batam ternyata memang telah hijrah ke Karimun. Kebanyakan pengusaha tersebut mendirikan anak dari perusahaannya yang berinduk di Batam.

Baca: Edan! Kasus Mobil Goyang Oknum DPRD, Tersangka Ngaku Belum Klimaks Keburu Digerebek

Baca: Heboh, Beredar Video Bule Begituan di Bali, 59 Cewek Indonesia Jadi Mangsanya, Termasuk di Batam!

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karimun, Sularno yang dijumpai tribun di kantornya, Senin (17/4).

"Sudah ada yang dari Batam. Tapi data lengkapnya saya tidak hafal. Biasanya induk perusahaannya masih tetap di Batam," kata Larno.

Larno mengatakan jika selama ini perizinan terhadap para investor di Karimun tidak berbelit-belit. Di Karimun, BP Kawasan dan DPMPTSP saling berkoordinasi dan saling melengkapi untuk membawa masuk investor.

Baca: Penasaran Ritual Seks Gunung Kemukus? Inilah Kata Kunci Untuk Ziarah Dan Cari Pasangan!

Baca: Otaki Komplotan Pembunuh Sadis, Kena Tembak Polisi Andi Lala Meringis Kesakitan: Sakit Bang!

"Kita di sini satu komando dari bupati. Jadi tidak ada dualisme atau tumpang tindih. Dan, selama ini investor merasa puas," ungkapnya.

Ditambahkan Sularno, dari 42 perizinan yang diurus investor di DPMPTSP Karimun, hanya tiga dikenai retribusi tang langsung masuk ke kas daerah. Sementara 39 perizinan lain tidak dikenai biaya sama sekali.

"Memang IMB, AHO dan TPMB ada retribusi yang langsung masuk ke kas daerah. Selebihnya tidak ada dipungut biaya apapun. Semua juga sudah bisa dilihat di website kita," jelasnya.

Baca: Mengejutkan! Terbukti Bunuh Anggota DPRD, Brigadir Medi Malah Tepuk Tangan Dihukum Mati

Untuk lama perizinan di DPMPTSP dipastikan Larno maksimal selama 14 hari dan paling cepat dua hari, jika seluruh persyaratannya telah lengkap. Bahkan menurut Larno, sejauh tidak melanggar aturan maka pihaknya akan membantu investor sepenuhnya. (*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved