TribunBatam/

Batam Terkini

DPR RI: Jika Dirugikan Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Ketua Rombongan Komisi II DPR RI, Rufinus Hotmaulana Hutauruk meminta agar sengketa kewenangan antara Pemko dan BP Batam diselesaikan.

DPR RI: Jika Dirugikan Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Pertemuan Komisi II DPRRI membahas dualisme kewenangan Pemko dan BP Batam, Selasa (18/4/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ketua Rombongan dari Komisi II DPR RI, Rufinus Hotmaulana Hutauruk meminta agar sengketa kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam segera diselesaikan.

Di antaranya, meminta masing-masing pihak yakni BP Batam dan Pemko Batam memberikan suasana yang kondusif dengan penyelerasan dari berbagai kepentingan.

Dari Komisi II juga mendorong pemerintah untuk segera memutuskan status terkait Batam.

"Persoalan yang terjadi di sini karena adanya sengketa kewenangan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada," kata Rufinus kepada wartawan, Selasa (18/4/2017).

Dari pertemuan dengan pihak terkait seperti dari Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam, BP Batam, BPN itu, Rufinus menilai, baik Pemko Batam dan BP Batam sebenarnya memiliki visi dan misi yang sama. Yakni ingin melayani masyarakat dengan baik.

"Semua punya visi dan misi yang sama. Makanya kami dari Komisi II DPR RI juga mendorong agar proses koordinasi antara Pemko dan BP Batam bisa bersinergi dengan baik. Khususnya soal perizinan-perizinan dibuat bagaimana sistemnya bisa terpadu. Bagaimana investasi bisa berjalan dengan baik," ujar dia.

Baca: Soal Sengketa Kewenangan di Batam, Gubernur: Kami Juga Capek, Asik Rapat Tak Ada Hasil

Baca: Jokowi dan Iriana Bakal Nyoblos di TPS 4 Gambir Pukul 10.00 WIB

Baca: Ikut Nyoblos di TPS Ini Berhadiah Sepeda Motor dan Voucher Belanja

Terkait adanya sengketa kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam berkaitan dengan undang-undang, Rufinus menyarankan, agar pihak yang dirugikan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa langkah yang baik, kita lihat lagi legal standing ke pemohon. Apa Pemda atau BP atau instansi terkait sudah pernah judicial review belum?," kata Rufinus.

Dari Komisi II DPR RI lanjutnya, juga akan mendorong dibentuknya pansus dari berbagai komisi di DPR RI. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemko Batam, BP Batam.

"Kalau BP kan urusannya di Komisi 6, terkait Pemda dan tanah di Komisi 2. Karena Batam berbatasan dengan Singapura, urusan di luar negeri jadi di Komisi 1. Kami akan rapat internal dulu, apa perlu dibentuk pansus atau tidak," ujar dia.

Tujuan akhir dari pengajuan judicial review itu atau dibentuknya pansus, Rufinus mengatakan pada akhirnya nanti hanya ada satu institusi yang berdiri di Batam. Ataupun, BP Batam dan Pemko Batam tetap ada. Hanya saja ada pembagian kewenangan diantara keduanya.

"Goal-nya satu atau minimal kewenangan itu dibagi. Jangan kewenangan di satu wilayah, ada dua pemerintahnya," kata Rufinus. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help