Rapat Paripurna DPRD Anambas Sempat Diskors, Benarkah Gara-gara Ini Skorsing Sidangnya?

Paripurna DPRD Anambas sempat diskors dua kali. Benarkah gara-gara ini sidang ini diskors?

Rapat Paripurna DPRD Anambas Sempat Diskors, Benarkah Gara-gara Ini Skorsing Sidangnya?
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Suasana paripurna DPRD Anambas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - ‎Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami skorsing. Hal ini dikarenakan jumlah anggota DPRD yang belum memenuhi kuorum. Pantauan Tribun, hanya delapan anggota dan dua orang ketua masing-masing Ketua dan Wakil Ketua II DPRD dari 20 orang anggota DPRD yang hadir.

Baca: Kasus 2015! Istrinya Ngaku Ditiduri Korban 7 Kali, Andi Lala Emosi Dan Eksekusi Korban!

Baca: Kabar Gembira! Anak Pulau Terluar Prioritas Masuk TNI-Polri, Gubernur Lobi Panglima TNI-Kapolri

"Berhubung belum memenuhi kuorum, paripurna pada hari ini belum dapat diteruskan. Maka paripurna diskros selama sepuluh menit," ujar Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran Selasa (18/4/2017).

Dua kali skors yang dilakukan oleh Ketua DPRD selama sepuluh menit pada skorsing pertama dan skorsing kedua selama lima menit, tak merubah jumlah wakil rakyat untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Bupati tahun anggaran 2016, dan penyampaian dan penjelasan Bupati Kepulauan Anambas tentang Ranperda pengelolaan barang milik daerah, pencabutan Perda kabupaten kepulauan Anambas nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah, dan pencabutan Perda nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral serta dimulai sekitar pukul 14:30 WIB itu.

‎Anggota DPRD Anambas Adnan Nala mengatakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017, terdapat batas waktu selama 30 hari terhitung sejak penyampaian yang dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah melalui Bupati. Seperti diketahui, penyampaian LKPj sudah disampaikan secara resmi oleh Bupati per tanggal 31 Maret 2017.

"Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada waktu untuk melakukan pembahasan termasuk memberikan kesempatan dan rekomendasi tak lebih dari 30 hari setelah penyampaian. Apabila setelah masa 30 hari namun tidak ada proses yang dilakukan oleh DPRD tadi, maka secara hukum apa yang tertuang dari penyampaian yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah meskipun tidak ada rekomendasi dari DPRD," ungkapnya.

‎Wakil Ketua II DPRD Anambas Amat Yani dalam sela-sela skors kedua paripurna tersebut mengatakan, ketidakhadiran anggota DPRD pada rapat paripurna salahsatunya dikarenakan permintaan partai politik yang mengusung pasangan calon pada Pilkada DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tidak mengelak adanya anggota DPRD yang berada di Tarempa namun berhalangan hadir karena satu dan lain hal.

"Sekedar meluruskan agar ‎informasinya jelas. Meski demikian, ada saudara-saudara kita anggota DPRD yang berada di Tarempa namun berhalangan hadir," ungkapnya lagi.

‎Rapat paripurna pun akhirnya diputuskan serta disampaikan oleh Ketua DPRD untuk dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari atau setelah ditetapkan oleh Badan Musyawarah berdasarkan tata tertib.( (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved