TribunBatam/

Batam Terkini

Gubernur: Kisruh Batam Bermula saat Dewan Kawasan Ditarik ke Pusat

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berharap segala permasalahan kewenangan yang terjadi di Batam bisa segera ditemukan solusinya.

Gubernur: Kisruh Batam Bermula saat Dewan Kawasan Ditarik ke Pusat
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepri h Nurdin Basirun 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berharap segala permasalahan kewenangan yang terjadi di Batam bisa segera ditemukan solusinya. 

Hal itu diungkapkan Nurdin saat menutup pertemuan rombongan Komisi VI DPR RI ke Gedung Pemko Batam, Kamis (20/4/2017).

"Kami harap, setelah bapak pulang ke Jakarta, tidak terlalu lama bawa berita gembira untuk Batam. Karena permasalahan ini sudah satu tahun lebih," kata Nurdin.

Ia sendiri mengaku, sudah lelah bolak-balik ke Jakarta untuk membahas persoalan yang sama. Namun tak juga kunjung selesai. Persoalan terkait Batam bahkan sudah diketahui oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Semua permasalahan Batam sudah di kantong Presiden," ujar dia.

Baca: Kredit Rumah DP Nol Bisa Terealisasi Asal Penuhi Syarat Ini

Baca: Negara Tetangga Lakukan Moratorium, Menteri Susi: Jangan Goyah dengan Tekanan Berbagai Pihak

Baca: Pendukung Anies Disebut Islam Garis Keras, JK Protes Media Amerika Lewat Wakil Presiden AS

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengurai sejumlah permasalahan yang terjadi di Batam. Dikatakannya, ada sejarah yang membuat Batam kini menjadi kisruh. Itu berawal dari kebijakan Dewan Kawasan Batam ditarik ke pusat.

"Kalau kita lihat BP Bintan dan BP Karimun tak ada masalah. Karena Dewan Kawasannya gubernur. Kalau Batam, DK-nya di pusat," kata Nurdin.

Lebih jauh, Nurdin memang berharap permasalahan terkait Batam bisa segera diatasi. Jika tidak, pengaruhnya dikhawatirkan akan sampai pada gangguan keamanan dan ketertiban di Batam.

Sementara itu, Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang pada kesempatan itu mengatakan, tidak ada jalan lain. Harus ada solusi terhadap permasalahan dualisme yang terjadi di Batam.

Dia menyarankan agar keberadaan BP Batam ditempelkan dengan Pemerintah Daerah. Dikatakan dia, Batam memang perlu mendapatkan perhatian khusus soal itu.

"Persoalan kita di Batam ini bukan FTZ atau KEK. Tapi persoalan kepemimpinan tunggal. Tak boleh ada dua mesin dalam satu perahu. Seharusnya kan makin kuat, tapi kita lihat tidak seperti itu," kata Ampuan. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help