Komisi VI DPR RI Konfirmasi Iklim Investasi, Begini Penjelasan BP Batam

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Setelah melakukan kunjungan spesifik ke Pemko Batam, Komisi VI DPR RI juga melakukan hal yang sama di BP Batam, Kamis (20/4/2017). Hanya saja jalannya pertemuan itu berlangsung tertutup.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, Junino Jahja mengatakan, kunjungan Komisi VI DPR RI ke BP Batam itu, untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Bahwasanya keberadaan BP Batam menghambat investasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan keluhan-keluhan lainnya.

"Dari keluhan itu, kami jelaskan duduk persoalannya," kata Junino.

Baca: Bowo Sidik Pangarso: BP Batam kan Bukan Perusahaan Pencari Profit, Masak Gaji Minta Naik Rp 90 Juta

Baca: Ketua Kadin Kepri: BP Batam Sebaiknya Dibubarkan Saja

Baca: Komisi VI DPR RI: Ini PR Kita. Apakah BP Batam Dibubarkan atau Gabung ke Pemda

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu, berkaitan dengan lahan tidur. Dikatakan saat ini lebih kurang ada 7.000-an hektare lahan di Batam yang belum dibangun.

"Soal lahan itu kita sampaikan. Mereka tidak tahu. Kesimpulannya, mereka mendukung pencabutan lahan-lahan tidur yang dilakukan BP Batam," ujar dia.

Soal tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam juga sempat dipertanyakan dalam forum tersebut. Namun tidak terlalu dalam. Lantaran tupoksi Komisi VI DPR RI lebih ke urusan investasi.