Batam Terkini

Wirya Silalahi: Kita Kehilangan Rp 1 Triliun Setiap Bulan karena PHK

Saat ini hampir 200 ribu orang lebih mengalami PHK karena berkurangnya pesanan di industri shipyard. Dulu, perusahaan shipyard ada 100-an kini 30 saja

Wirya Silalahi: Kita Kehilangan Rp 1 Triliun Setiap Bulan karena PHK
NET
Ilustrasi PHK 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Sengketa kewenangan yang terjadi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam semakin membuat pusing banyak pihak. Tak hanya DPR RI maupun Gubernur Kepri, para pengusaha juga mengaku sudah tidak tahan dengan dualisme kewenangan tersebut.

Wirya Silalahi mewakili kalangan pengembang juga merasakan efek permasalahan tersebut.

Menurut dia, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Batam. Di antaranya berkaitan dengan produk kebijakan BP Batam yang tidak ada batasan waktu.

Baca: Ketua Kadin Kepri: BP Batam Sebaiknya Dibubarkan Saja

Baca: Komisi VI DPR RI: Ini PR Kita. Apakah BP Batam Dibubarkan atau Gabung ke Pemda

Baca: Gubernur: Kisruh Batam Bermula saat Dewan Kawasan Ditarik ke Pusat

"Mau urus fatwa saja ada waktunya yang enam bulan, satu tahun tak selesai-selesai. Tolonglah DPR. Untuk perizinan-perizinan itu ada kepastian waktunya," ucap Wirya.

Selain itu juga terkait permasalahan ekonomi di Batam karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dikatakan dia, saat ini hampir 200 ribu orang lebih mengalami PHK. Itu terjadi karena berkurangnya pesanan di industri shipyard. Perusahaan shipyard yang sebelumnya terdata lebih kurang 100-an lebih, kini yang aktif hanya sekitar 30.

"Kita kehilangan Rp 1 triliun setiap bulannya karena PHK. Ini yang membuat ekonomi Batam turun. Kami minta dorongan DPR bagaimana menggeliatkan shipyard yang mati suri ini. Bawa orderan ke Batam. Nanti pasti ada rekrutmen baru karyawan yang akan menghidupkan kembali ekonomi Batam," kata dia.

Baca: Hasil Real Count Pilkada DKI Sudah Keluar. Anies-Sandi Unggul di Semua Wilayah

Baca: Anies Yakin Banyak Pengembang Minati Program Rumah DP Nol

Sementara itu, Vivi dari kalangan pengusaha mengatakan, persoalan investasi yang terjadi di Batam sangat komplit. Puncaknya dengan terbitnya PMK Nomor 148 tahun 2016.

"PMK Nomor 148 tahun 2016 itu memberikan kewenangan yang luas kepada BP Batam. Jadi momok yang menghambat investasi. Tarif pelabuhan naik," ujar Vivi. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help