Ada Restoran Tak Lampirkan Struk ke Pelanggan, Kepala Badan Keuangan Anambas Curhat!

Ada restoran tak lampirkan struk ke pelanggan. Kepala Badan Keuangan Anambas curhat penggalian PAD tak berjalan mulus. Ini isi curhat lengkapnya!

Ada Restoran Tak Lampirkan Struk ke Pelanggan, Kepala Badan Keuangan Anambas Curhat!
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Upaya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak selamanya berjalan mulus. Penerapan pajak ke sejumlah tempat usaha seperti tempat penginapan, termasuk restoran tidak melampirkan struk kepada pelanggan. Akibatnya, pajak yang menjadi pendapatan asli daerah menyusut dari target yang telah disusun.

Baca: Heboh, Beredar Video Bule Begituan di Bali, 59 Cewek Indonesia Jadi Mangsanya, Termasuk di Batam!

Baca: Aduh! Termakan Rayuan Seorang Kakek di FB, Gadis Ini Kehilangan Motor Usai Ditiduri

Baca: Heboh, Bu Dokter Digerebek Suami Lagi Selingkuh Dengan Pria Lain, Mengejutkan Inilah Selingkuhannya!

"Ada yang seperti itu. Masih ada tempat usaha yang belum memberikan struk belanja kepada pelanggannya. Padahal, ini sudah beberapa kali kami lakukan sosialisasi," ujar Azwandi Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Minggu (23/4/2017).

Azwandi menjelaskan, salahsatu restoran di Anambas yang semula hanya menyetor pajak mencapai Rp 4 juta per bulan, namun kini menyetor Rp 36 juta per bulan setelah dilakukan audit oleh BPK. Ia pun tidak mengelak, masyarakat cukup terkejut dengan penerapan sistem struk ini, dan telah terbiasa berbelanja tanpa dilampirkan struk belanja.

"Ini memang memerlukan waktu. Sosialisasi memang sudah kami lakukan. Kedepan, kami harapkan masyarakat akan terbiasa dengan hal ini. Dalam hal ini, kami juga menggandeng BPK untuk penerapan struk pada sejumlah tempat usaha ini," ungkapnya.

Penerapan pajak pada sejumlah tempat usaha di Anambas pun, diakuinya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Besaran pajak pun diatur berdasarkan usaha seperti pajak hotel, pajak Restoran, dan pajak sarang burung walet sebesar 10%. Pajak hiburan bar, club dan karaoke sebesar 15 persen, pajak penerangan jalan sebesar 6 persen.

Kemudian pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 0,3 persen, tarif perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar lima persen, dan pajak reklame, pajak mineral logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah dengan besaran mencapai 20 persen.

"Pada APBD tahun 2017 ini, PAD anambas mengalami penurunan menjadi Rp 1,8 miliar. Kami harapkan, langkah yang kami lakukan, bukan untuk membebani masyarakat namun semata-mata demi kesejahteraan daerah," ungkapnya lagi. Sementara, salahsatu pemilik tempat usaha mengaku jarang menggunakan struk karena beberapa pelanggan enggan menggunakan struk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ia pun khawatir, langkah pemaksaan dalam penggunaan struk itu, justru berdampak pada menurunnya omset tempat usahanya karena pelanggannya yang beralih ke tempat lain. "Jujur, kami cukup kesulitan dalam menerapkan struk ini. Bukannya kami tidak mau, tapi pelanggannya yang tidak mau," ujar salahsatu pemilik usaha makanan di Anambas seraya meminta namanya untuk tidak dikorankan. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help