Kejar PAD, Pemkab Anambas Merengek ke Pemprov Tingkatkan Status Samsat. Ini Alasan Utamanya!

Pemkab Anambas merengek ke Pemprov tingkatkan status Samsat. Ini alasan utamanya!

Kejar PAD, Pemkab Anambas Merengek ke Pemprov Tingkatkan Status Samsat. Ini Alasan Utamanya!
tribunnews/ hadi maulana
Ilustrasi Samsat 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Upaya Pemerintah Daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan. Salahsatu yang dilakukan, dengan meminta untuk menaikkan status Samsat yang ada di Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Baca: Aduh! Termakan Rayuan Seorang Kakek di FB, Gadis Ini Kehilangan Motor Usai Ditiduri

Baca: Heboh, Beredar Video Bule Begituan di Bali, 59 Cewek Indonesia Jadi Mangsanya, Termasuk di Batam!

Baca: Heboh, Bu Dokter Digerebek Suami Lagi Selingkuh Dengan Pria Lain, Mengejutkan Inilah Selingkuhannya!

Azwandi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, beberapa hal diakuinya menjadi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Selain karena telah ada Polres di Anambas, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor yang saat ini masih berbagi dengan Kabupaten Natuna juga menjadi faktor lain yang membuat Pemerintah Daerah menggesa dalam peningkatan status Samsat di Anambas ini.

"Kami sudah usulkan seperti itu. Saat ini memang kami tengah menggenjot PAD dari semua lini, salahsatunya dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini pun, juga sudah kami koordinasikan dengan pihak Polres Anambas," ujarnya Minggu (23/4/2017).

Pelayanan di Samsat Anambas pun, diakuinya juga perlu mendapat dukungan seperti bea balik nama dan perpanjangan STNK. Untuk saat ini, pelayanan Samsat yang berlokasi di Gedung Pelangi di jalan Selayang Pandang Tarempa baru bisa melayabi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Untuk kendaraan paling banyak bersumber dari luar Anambas semua seperti Tanjungpinang dan Batam. Ini yang perlu digesa. Selama ini, pajaknya lari kesana semua," bebernya.

Kapolres Anambas AKBP Junoto mengatakan, layanan Samsat di Anambas seperti bea balik nama kendaraan bermotor berkemungkinan akan dapat terealisasi pada tahun 2018 ini. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, diakuinya sudah dilakukan untuk menggesa terealisasinya pelayanan ini. (*)

Berita Terkait Baca Harian Tribun Batam Edisi Senin (24/4/2017)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved