Pemkab Anambas Bisa Berdayakan Peran Organisasi Masyarakat, Begini Caranya!

Pemkab Anambas bisa berdayakan peran organisasi masyarakat, begini caranya!

Pemkab Anambas Bisa Berdayakan Peran Organisasi Masyarakat, Begini Caranya!
TRIBUNBATAM/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Ilustrasi Kabupaten Anambas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Ketua Forum Jurnalis Anambas (FORJA) Jhon Munthe menilai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas masih minim. Ini terlihat dari masih minimnya aksi yang dilakukan oleh sejumlah LSM dan Ormas, termasuk kritikan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Baca: Heboh, Beredar Video Bule Begituan di Bali, 59 Cewek Indonesia Jadi Mangsanya, Termasuk di Batam!

Baca: Aduh! Termakan Rayuan Seorang Kakek di FB, Gadis Ini Kehilangan Motor Usai Ditiduri

"‎Kami melihatnya seperti itu. LSM di Anambas ini baik-baik. Tidak banyak LSM yang menyampaikan sikap dan kritik berdasarkan data dan fakta yang obyektif. Misalnya dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan sesuai keinginan masyarakat," ujarnya Selasa (25/4/2017).

Dalam rapat koordinasi LSM dan Ormas di kantor Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol dan PBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, ‎upaya untuk membuka ruang dari Pemerintah Daerah kepada LSM dan Ormas yang ada di Anambas,

menjadi hal yang diapresiasi. Pembinaan terhadap LSM dan Ormas ini pula yang diakuinya menjadi tugas Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Kalau memang Pemerintah Daera bisa membuka ruang, banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh LSM dan Ormas yang ada di Anambas ini," ungkapnya.

‎Upaya untuk membuka ruang dari pemerintah terhadap LSM dan Ormas yang terdaftar, disampaikan Awaluddin Kepala Bidang di Bakesbangpol Anambas. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kabankesbangpol Provinsi Kepri per tanggal 18 April 2017 disebutkan Bakesbangpol yang ada di kabupaten/kota diimbau untuk memberdayaan

LSM dan Ormas terdaftar yang masih aktif dan memenuhi persyaratan untuk dibimbing untuk mengajukan proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melalui Bakesbangpol Provinsi.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help