BATAM TERKINI

Pantau Stok dan HET Sembako, Ini yang Dilakukan Dirjen PKTN di Batam

Pemerintah Daerah harus mengambil langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan, dan kelancaran distribusi.

Pantau Stok dan HET Sembako, Ini yang Dilakukan Dirjen PKTN di Batam
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
ilustrasi Pedagang penjual daging 

Laporan Wartawan: Efendi Wardoyo

BATAM.TRIBUNNEWS.COM,BATAM - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma melanjutkan pemantauan stabilitas pasokan dan harga untuk menghadapi Puasa, Lebaran, dan Idul Adha 2017 di Batam, Kepulauan Riau Selasa (25/4/2017).

Syahrul didampingi oleh Direktur Tata Niaga, Inayat Iman, Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, Yasid Taufik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memulai kunjungannya dengan meninjau Sub Divre BULOG.

Kunjungan ini untuk melihat ketersediaan pasokan dan ketahanan pangan menjelang Puasa dan Lebaran 2017. Di gudang BULOG, pasokan beras dan gula diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hingga Desember 2017.

Syahrul dan rombongan juga meninjau ritel modern di Lottemart Wholesale Batam. Ini dilakukan untuk memastikan harga yang diperdagangkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, yaitu gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp80.000/kg.

Penetapan HET ini dipastikan tidak akan membuat dunia usaha merugi.

"Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha," ungkap Syahrul.

Syahrul menambahkan ketentuan ini perlu disosialisasikan ke pemerintah daerah agar dapat sama-sama memantau kebijakan HET tersebut terealisasi di lapangan.

“Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Lewat rakor ini Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegas Syahrul.

Syahrul mengimbau agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan, dan kelancaran distribusi barang.

Selain itu, Syahrul menyampaikan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi-lokasi permukiman masyarakat berpendapatan rendah. Pada lokasi-lokasi tersebut, Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. Di sisi lain, fungsi pengawasan juga terus ditingkatkan untuk melindungi konsumen dari barang beredar yang kadaluarsa, serta barang yang tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Khusus kepada para pelaku usaha, Syahrul juga secara tegas melarang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang melanggar Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015. “Segala jenis tindakan spekulasi dan penimbunan akan ditindak tegas. Pemerintah akan menggelontorkan stok barang pokok sehingga harga stabil dan spekulan merugi,” tegas Syahrul. (*)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved