Surat Bakal Dibaca Saat Paripurna, DPR Ngotot Gunakan Hak Angket

Laju hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak terbendung.

Surat Bakal Dibaca Saat Paripurna, DPR Ngotot Gunakan Hak Angket
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah Mahasiswa Banten-Bandung melakukan unjuk rasa mendukung komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik, di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (27/3/2017). Dalam aksinya, mereka menyerukan tuntutan hukum gantung para pelaku korupsi e-KTP, bubarkan partai politik yang terlibat kasus korupsi e-KTP, menolak hak angket DPR, dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya apabila kasus korupsi KTP elektronik tidak terselesaikan. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laju hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak terbendung. Surat pengajuan hak angket pun telah disampaikan kepada pimpinan parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memastikan, surat tersebut bakal dibaca pada sidang paripurna DPR RI, Kamis (27/4/2017).

"Yang jelas surat dari Komisi III kami perlu baca besok, karena surat sudah masuk," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Kendati demikian, hak angket agar KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, baru mendapat restu 26 anggota Komisi III DPR RI. Pimpinan parlemen baru menerima surat usulan hak angket sebagai usulan komisi.

"Kami (akan) menyampaikan adanya surat tapi Bamus meminta supaya persyaratan dipenuhi. Syaratnya lampiran tanda tangan itu," ujar Fahri.

Menurutnya, mengacu prosedur pengajuan hak angket, begitu usulan masuk maka dibawa ke rapat Bamus untuk kemudian dibaca di sidang paripurna.

Saat dibacakan di paripurna, usulan tersebut bisa langsung ditanyakan ke fraksi-fraksi untuk dimintai tanggapan.

"Setelah itu dibentuk panitia angket, pansus angket. Kalau sudah, fraksi-fraksi menyerahkan nama maka terbentuk panaus angket," ucapnya seraya mengatakan, usulan hak angket terhadap KPK justru demi kebaikan lembaga antirasuah tersebut.

"Sebenarnya hak angket akan membuat KPK lebih clean supaya publik melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena enggak ada maksud lain yang bisa dilihat," kata Fahri.

Juru bicara KPK Febri Diansyah enggan mengomentari hak angket yang bakal dibacakan pada sidang paripurna DPR. Ia menyebut, KPK memilih fokus menangani perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved