BATAM TERKINI

Pajak Air Permukaan Dipungut BP Batam, DPRD Kepri Lakukan Ini Untuk Ambilalih

DPRD Kepri berharap agar kewenangan pungutan pajak air permukaan diserahkan ke Pemprov Kepri sebagaimana amanah undang-undang.

Pajak Air Permukaan Dipungut BP Batam, DPRD Kepri Lakukan Ini Untuk Ambilalih
dok tribun batam
Surya Makmur Nasution 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepri berencana mengambilalih kewenangan pungutan pajak air permukaan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Untuk tahap awal mewujudkan rencana tersebut, akan dilakukan dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi air permukaan oleh Pansus pajak dan retribusi daerah yang dibentuk DPRD Provinsi Kepri.

Baca: LUAR BIASA. Dua Kali Koma, Wanita Ini Berhasil Berkompromi dengan Kanker Payudara Stadium Lanjut

Baca: Bersihkan Pengusaha Nakal, Akses Ratusan Importir Terancam Diblokir. Sebabnya?

Baca: KPK Periksa Andi Narogong Untuk Kasus Miryam

"Dalam pasal 2 nya kan disebutkan ada beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan Provinsi. Seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok," kata Wakil Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Kepri, Surya Makmur Nasution di Gedung Graha Kepri, Batam Center.

Berdasarkan ketentuan undang-undang itu, lanjut Surya, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri memandang perlu penyempurnaan Perda sebelumnya. Tidak lain agar kewenangan pungutan pajak air permukaan diserahkan ke Pemprov Kepri sebagaimana amanah undang-undang.

"Tak lagi dipungut BP Batam. Kami bukan ingin mengada-ada. Kami hanya ingin melaksanakan amanah undang-undang. Semestinya dari 2011 lalu ini kita lakukan," kata Surya. (*)

*Baca Berita Terkait di Tribun Batam Edisi Cetak, Jumat 5 Mei 2017

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help