Operasi Sapu Bersih Pungli

Rafiq Serahkan ke Polisi, Kasus Tangkap Tangan Pungli Karcis Pantai Pelawan-Pongkar!

Bupati Rafiq serahkan sepenuhnya ke polisi, kasus OTT karcis masuk pantai Pongkar-Pelawan Karimun

Rafiq Serahkan ke Polisi, Kasus Tangkap Tangan Pungli Karcis Pantai Pelawan-Pongkar!
tribunbatam/elhadifputra
Ilustrasi. Suasana di Pantai Pongkar Karimun, yang ramai di hari terakhir libur sekolah, Minggu (3/1/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim saber pungli terkait karcis masuk Pantai Pelawan dan Pantai Pongkar pada April lalu masih ditangani Satreskrim Polres Karimun.

Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwihatmoko yang dihubungi melalui ponselnya mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

Baca: Asyik Lihat Komodo Mangsa Kambing, Komodo Lain Gigit Kakinya Saat Foto-foto. Ini Kronologisnya!

Baca: Tiga Hari Hilang Kontak di Tambelan, Benarkah Yacht Sunrise Terombang di Perairan Lingga?

Baca: Terungkap! 16 Suku di Dunia Ini Terkenal Banyak Gadis Cantiknya, Nomor 8 Ternyata di Kepri

"Saksi sedang kita lengkapi. Juga masih melengkapi alat bukti," kata Dwi singkat, Kamis (4/5).

Sementara itu Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum OTT tersebut pada pihak kepolisian. Diketahui tim saber mengindikasi empat orang sebagai pelaku. Yang mana diantaranya adalah Kepala dan bendahara Desa Pangke Barat.

"Tim saber sudah melalui prosedur.
Satreskrim yang sedang meproses. Apakah nanti ada ditemukan tindak pidana korupsi, pidana umum atau yang lainnya itu kita tunggu," kata Rafiq, Kamis (4/5).

Rafiq menjelaskan pemerintahan desa memiliki otonomi sendiri sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Sehingga mengenai adanya pungutan harus berdasarkan Peraturan Desa (perdes).

"Sudah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Bagaimana mengatur ini bukanlah kita lagi karena telah diatur di dalam desa yang memiliki hak otonom," kata Rafiq.

Dilanjutkan Rafiq, jika pungutan tersebut sudah dituangkan di dalam Perdes maka dananya akan masuk ke dalam ke dalam kas desa. Sehingga semua penerimaan dan penggunaan dana akan tercantum di dalam APBD desa.

"Harus ada payung hukumnya. Jika ada karcis itu kan sudah ada dalam musyawarah desa dan harus dituangkan dalam perdes. Kemudian dilihat masuk tidak ke APBD desa," ujar orang nomor satu di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal serupa Pemda Karimun telah meminta kepada inspektorat untuk melakukan pembinaan, terutama aturan mengenai pungutan-pungutan di desa.

"Khususnya pungutan di desa yang tidak memiliki payung hukum yang benar, dengan peraturan yang benar. Sekarang biarkan proses berjalan dengan azas praduga tak bersalah. Kesimpulannya nanti dari Kapolres," tambah Rafiq. (*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help