Korupsi Proyek KTP Elektronik

Sidang ke-12, Jaksa KPK Hadirkan Ketua Konsorsium PNRI

Isnu Edhi Wijaya merupakan salah satu pengusaha yang ikut berkumpul di Ruko Fatmawati, milik pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sidang ke-12, Jaksa KPK Hadirkan Ketua Konsorsium PNRI
KOMPAS.COM
Majelis hakim sidang kasus e-KTP diketuai oleh John Halasan Butarbutar dengan anggota hakim Franky Tambuwun, Emilia Jaya Subagja, Anwar, dan Anshari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dalam sidang kedua belas ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya akan menghadirkan 7 saksi.

Salah satu di antaranya adalah Isnu Edhi Wijaya. Dia merupakan Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Isnu Edhi Wijaya merupakan salah satu pengusaha yang ikut berkumpul di Ruko Fatmawati, milik pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca: The Fed Tahan Suku Bunga di Level 0,75% - 1%

Baca: Pengusaha Wisata Tak Keberatan Urus Sertifikat Halal, Asal Pemerintah Perhatikan Hal Ini

Saat itu, mereka yang disebut sebagai Tim Fatmawati mengumpulkan 10 perusahaan dan  membuat tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek e-KTP.

Andi Narogong disebut oleh para saksi secara sengaja membentuk tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek pengadaan e-KTP.

Ketiga konsorsium yakni, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Konsorsium PNRI memang disiapkan untuk menjadi pemenang lelang.

Sementara, konsorsium Astragraphia dan Murakabi hanya dibuat sebagai konsorsium pendamping lelang.

Selain Isnu, jaksa KPK juga memanggil enam saksi lainnya, yakni Arief Safari, anggota Konsorsium PNRI yang mewakili PT Sucofindo.

Kemudian, anggota Konsorsium PNRI, Wahyudin Bagenda, yang mewakili PT LEN Industri. Selain itu, Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agus Salam dan Darma Mapangara yang merupakan Direksi PT LEN Industri.

Dalam surat dakwaan, Abraham, Agus, Andra dan Darma masing-masing menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek e-KTP.

Kedua terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help