Hasil Audit BPK

Ada Kunker Pakai Voucher Fiktif, Inilah Bocoran Daftar Temuan Audit BPK di Kepri

Ada Kunker Pakai Voucher Fiktif, Inilah Bocoran Daftar Temuan BPK di Kepri. Begini penjelasan Harry Azhar Azis anggota BPK RI

Ada Kunker Pakai Voucher Fiktif, Inilah Bocoran Daftar Temuan Audit BPK di Kepri
Istimewa
Ilustrasi

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Selain itu, putra daerah Kepri ini juga mengungkap temuan lainnya. Ada anggaran yang disiapkan untuk perumahan DPRD di beberapa tempat di Kepri,

namun ada kesan proses pembangunannya sengaja diperlama. Termasuk juga antara standar satuan harga dengan keputusan yang ditetapkan Gubernur/Bupati/ Wali Kota berbeda.

Baca: NEWSVIDEO: Ngeri! Detik-detik Perampok Bacok Suami Istri lalu Rampas Uang Rp 50 Juta!

Baca: Wow! Anak Tommy Soeharto Beranjak Dewasa, Ganteng dan Pebalap! Ini Penampakannya!

Baca: Ehem! Usai Nikahi Bule Italia, Dzulfikar Blak-blakan Soal Malam Pertama Bulan Madunya!

Baca: Edan! Mantan Petinju Pukul Anak Tirinya Hingga Tewas, Tipu Dokter Sebut Anaknya Tenggelam!

"Ada selisih harga. Selisihnya ini kita nilai sebagai in efisiensi, pemborosan. Ada kesan pembiaran pengelolaan keuangan negara. Angkanya belum ketahuan. Tapi ini bisa dianggap kerugian negara," ujar Harry Azhar Azis, anggota BPK Kepri.

Temuan lainnya, masih ada kunjungan kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang datanya dimanipulasi. Termasuk juga ada yang menggunakan voucher fiktif.

"Ada satu atau dua yang seperti itu. Kunkernya 3 hari dibuat 5 hari. Masih ada pakai voucher fiktif. Kami nilai ada kesengajaan. Bisa kita laporkan ke aparat penegak hukum," kata Harry.

Dia melanjutkan, kendatipun rata-rata temuan tersebut berkaitan dengan masalah tertib administrasi di pemerintah daerah, tetap perlu pembenahan. Mengingat dalam melakukan tugas--pemeriksaan keuangan, BPK mengacu pada peraturan perundang-undangan. Atas temuan-temuan itu, Harry juga ragu Kepri bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)nya.

"LKPD 2015 lalu kan, ada dua yang opininya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lingga dan Natuna. Enam lainnya, Provinsi Kepri, Batam, Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Karimun, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang WTP ini diharapkan bisa mempertahankan opininya, tapi kemungkinan ada yang turun. Memang belum diputuskan hasilnya, tapi masih 50:50 apakah tetap atau menurun," ujar dia. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved