Hasil Audit BPK

Audit BPK di Kepri, BPK Temukan Laporan Keuangan Satu Pemda Diragukan! Ini Bocorannya!

Audit BPK di Kepri, BPK Temukan Laporan Keuangan Satu Pemda Diragukan! Inikah?

Audit BPK di Kepri, BPK Temukan Laporan Keuangan Satu Pemda Diragukan! Ini Bocorannya!
tribunbatam/dewi haryati
Harry Azhar Azis 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diragukan pertanggungjawabannya.

Baca: NEWSVIDEO: Ngeri! Detik-detik Perampok Bacok Suami Istri lalu Rampas Uang Rp 50 Juta!

Baca: Ehem! Usai Nikahi Bule Italia, Dzulfikar Blak-blakan Soal Malam Pertama Bulan Madunya!

Baca: Wow! Anak Tommy Soeharto Beranjak Dewasa, Ganteng dan Pebalap! Ini Penampakannya!

Baca: Edan! Mantan Petinju Pukul Anak Tirinya Hingga Tewas, Tipu Dokter Sebut Anaknya Tenggelam!

Dari tujuh kabupaten/ kota di Kepri ditambah satu provinsi, ada satu laporan keuangan yang diragukan pertanggungjawabannya. Hal itu dikatakan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Sabtu (13/5) di Batam.

Harry mengatakan, saat ini BPK di setiap kantor perwakilan kabupaten/ kota di daerah sedang melakukan proses pemeriksaan. Itu untuk mendapatkan penilaian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 2016.

"Di Kepri, ada satu temuan yang diragukan pertanggungjawabannya. Tak usah disebutkanlah di daerah mana," kata Harry kepada wartawan.

Dari laporan yang didapat pihaknya, ada penggunaan anggaran hingga miliaran Rupiah yang sulit dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Temuan itu, lanjut dia, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Pengeluarannya itu belum ada pertanggungjawaban yang bisa diterima. Angkanya di bawah Rp 10 miliar. Kalau uang ini tak dikembalikan, bisa jadi masalah hukum di kemudian hari," ujar dia.

Harry melanjutkan, pihaknya sudah memberitahukan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan perihal temuan itu. Dikatakan, masih ada waktu untuk pengembaliannya, sebelum BPK mengambil keputusan atas LKPD tersebut akhir Mei ini.

"Sekarang masih ada waktu. Kalau tak dikembalikan bisa diproses hukum," kata Harry mengingatkan. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help