Disperindag Kabupaten Bintan Bakal Tera Ulang Timbangan Pasar. Ini Jadwalnya

Disperindag Bintan bakal uji tera timbangan di pasar. Ini jadwalnya dan detail peneraannya!

Disperindag Kabupaten Bintan Bakal Tera Ulang Timbangan Pasar. Ini Jadwalnya
SERAMBIINDONESIA/BUDI FATRIA
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bintan menyatakan akan melakukan tera ulang timbangan yang ada di pasaran.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Bintan Dian Nusa berbicara di Kijang, Bintan Timur menegaskan, ukur, tera dan timbangan dan perlengkapannya telah diatur secara eksplisit dalam Perda Kabupaten Bintan terbaru.

"Dan kami sudah melakukan untuk kegiatan kita termasuk yang tangki BBM (SPBU), sekarang kan lagi ramai ramai keluhan masyarakat isi bensin tapi bensinnya dirasa kurang,"kata Dian Nusa.

Baca: Bikin Merinding! Terungkap Mistis Saat Penembakan Presiden Soekarno, Penembak Lihat Dua Bayangan!

Baca: Ehem! Gigolo di Bali Ungkap Perilaku Kliennya, Tak Cuma Begituan Tapi Juga Minta Begini!

Mencagu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Disperindagkop akan melakukan pengukuran tera ulang secara berkesimbangan. Termasuk bisa saja memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti merekayasa timbangan yang merugikan kepentingan masyarakat selaku konsumen.

Khusus di Kecamatan Bintan Timur, Disperdigkop akan melakukan tera ulang secara massal. Tera ulang akan dilakukan di pasar pasar di Bintan Timur. "Di pasar pasar, kalau yang untuk perusahaan kita sudah lakukan sebagian,"kata Dian Nusa.

Tera ulang massal rencananya akan dilakukan pada 21 hingga 25 Juni di Pasar Barek Motor. Lalu pada tanggal 27 dan 28 Juni akan dilakukan di pasar Inpres Kijang.

Tera ulang ini penting dilakukan. Agar masyarakat selaku konsumen tidak merasa dirugikan. Disperindag akan mengajak Kecamatan dan Kelurahan dalam hal tera ulang massal tersebut. Tera ulang mencakup timbangan digital, mekanik dan manual yang dipakai di pasar pasar.

"Kenapa ini kita lakukan, saya kira mungkin masyarakat, kawan kawan termasuk para PNS, ini ada sanksi sebetulnya. Kalau sanksi ikut UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi, itu sanksinya macam macam,"kata Dian Nusa.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved