TribunBatam/

Para Pejabat Tegang saat Basaria Warning Berbagai Potensi Korupsi di Kepri. Apa Saja?

Tim kami sudah berada di sini dan bekerja selama beberapa hari sebelumnya. Tim kami di Kepri tidak hanya untuk hari ini saja

Para Pejabat Tegang saat Basaria Warning Berbagai Potensi Korupsi di Kepri. Apa Saja?
Komisioner KPK Basaria Panjaitan (kiri), saat suipervisi dan penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Pemprov Kepri di Dompak, Selasa (16/5/2017). 

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Puluhan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) Provinsi Kepri dan kabupaten/kota se-Kepri tampak tegang di aula kantor gubernur Kepri pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (16/5/2017) pagi.

Tatapan mata mereka tidak lepas dari sosok Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Pur Basaria Pandjaitan.

Saat itu Basaria sedang membawakan pengarahan pada Rapat Koordinasi dan Supervisi serta Penandantangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi.

Semua pejabat tersebut nyaris tak pernah beranjak dari tempat duduknya ketika Basaria memberikan gambaran secara garis besar pemetaan permasalahan yang berpotensi tindak pidana korupsi di Kepri.

”Tim kami sudah berada di sini dan bekerja selama beberapa hari sebelumnya. Tim kami di Kepri tidak hanya untuk hari ini saja,” kata Basaria dalam nada suara pelan namun tegas.

Dia kembali menegaskan, keberadaan tim koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi di daerah.

Baca: KPK Soroti Dana Desa, Pelayanan Imigrasi serta Intervensi Penanggaran di Kepri

Tim tersebut akan melakukan langkah-langkah Korsup yang terintegrasi baik langkah pencegahan maupun langkah penindakan.

”Ada beberapa laporan hasil mapping (pemetaan-red) Tim Korsup di Kepri,” kata Basaria.

Basaria menguraikan, di Kepri ini program e-planning dan e-budgeting sudah berjalan, namun keduanya belum terintegrasi secara baik.

Hal tersebut akan bisa berdampak pada potensi terjadi tindak pidana korupsi.

”Ini temuan dari Tim Korsup pada layanan pengadaan. Ada mark up anggaran dan lain-lain. Karena itu, katalog harga itu harus jadi acuan,” ucap Basaria lagi.

Wakil Ketua KPK itu bahkan mengingatkan para pejabat agar temuan tersebut tidak lalu membuat Kepri bernasib sama dengan Riau.

Dia memastikan, jika temuan itu tidak segera dibenahi oleh pemerintah daerah di Kepri, kendati Tim Korsup sudah melakukan upaya pencegahan, maka Tim Korsup akan mengabil langkah penindakan.

”Jangan seperti Riau, sudah beberapa kali Tim Korsup melakukan upaya pencegahan namun tidak ditanggapi oleh Pemda setempat. Karena itu, Tim Korsup melakukan penindakan,” kata Basaria.

Selain temuan pada layanan pengadaan, Basaria juga menyoroti pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dana desa sebesar Rp 228 miliar untuk 275 desa di Kepri, jual beli jabatan serta kinerja Bea dan Cukai.

Dia memastikan, KPK akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menempatkan Babinkantibmas mendampingi kepala desa dalam mengelola dana desa.

KPK juga menanggapi laporan masyarakat tentang jual beli jabatan dan menyerahkan penanganannya kepada tim Saber Pungli dan Mabes Polri.

”Biasanya tim Saber Pungli bergerak cepat ketika menerima rekomendasi dari kami. Satu minggu setelah itu, pasti ada operasi tangkap tangan,” ujar Basaria.

Sementara untuk Bea dan Cukai, Basaria mengingatkan agar terjadi tindakan ’borongan’ dengan mengizinkan barang-barang yang diproduksi di luar negeri masuk secara bebas ke dalam negeri dan menghancurkan nilai jual produk dalam negeri.

”Terakhir, saya mau sampaikan bahwa upaya bersih-bersih tindak pidana korupsi paling efektif dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam instansi itu sendiri,” tegas Basaria yang pernah menjabat Direskrim Polda Kepri ini.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help