TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

Pengurusan IPH Diambil Alih Dewan Kawasan dari BP Batam, Ini Kata Ketua REI Batam

Kondisi pelayanan di Kantor Lahan BP Batam yang mulai membaik itu, Achyar mengatakan, malah pihaknya ingin meminta kemudahan lagi kepada BP Batam.

Pengurusan IPH Diambil Alih Dewan Kawasan dari BP Batam, Ini Kata Ketua REI Batam
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Suasana Pelayanan di PTSP Batam 

Dia memberi contoh dengan perbandingan pengurusan IPH pada September 2016 lalu.

Saat itu, lebih kurang ada 5.300 IPH yang ditunda penerbitannya lantaran ada syarat-syarat yang dinilai kurang, disamping permasalahan lainnya.

Baca: Dewan Kawasan Ambil Alih Penanganan IPH dari BP Batam. Masalahnya Sangat Ruwet

Namun pada April 2017, tinggal sekitar 3.000 lagi.

"Malah dari 3.000 itu sebenarnya ada 1.000 yang bisa keluar, cuma belum dibayar. Berartikan produksinya bisa sampai 2.000 IPH per bulan," ujar dia.

Dari kondisi pelayanan di Kantor Lahan BP Batam yang mulai membaik itu, Achyar mengatakan, malah pihaknya ingin meminta kemudahan lagi kepada BP Batam.

Mereka berharap kedepan tidak perlu ada izin untuk peralihan hak, melainkan cukup pemberitahuan.

"Jadi cukup pemberitahuan saja kalau alokasi lahan di PT Achyar misalnya, sudah dialihkan ke PT lain, tinggal dicatat BP," kata Achyar.

Achyar juga menyinggung soal perbedaan data yang dimiliki BP Batam dan BPN beberapa waktu lalu.

Dikaitkan dengan kondisi pelayanan lahan di BP Batam saat ini, menurut dia, baik BP Batam dan BPN sudah berupaya melakukan sinkronisasi data.

"Jadi, kalau menurut saya, kalau sekarang sudah mulai bagus, kenapa tidak dilanjutkan saja? Dewan Kawasan itu kan tugasnya lebih ke pengaturan kebijakan. BP Batam melakukan tugas operasional yang bersifat rutinitas," ujar dia.

Berita Lengkap Baca di Edisi Cetak Trigun Batam, Sabtu, 20 Mei 2017

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help