Pajak dan Retribusi Daerah

Perubahan Perda Retribusi dan Pajak Daerah Disahkan. Ini Kata Nurdin

Tujuan penyempurnaan Ranperda ini adalah untuk mewujudkan good government dan clean government di provinsi Kepri

Perubahan Perda Retribusi dan Pajak Daerah Disahkan. Ini Kata Nurdin
Humas pemprov Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menandatangani perubahan Perda tentang retribusi dan pajak daerah dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri, Senin (29/5/2017). 

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri Kepri H Nurdin Basirun hadir dalam pengesahan perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Kemudian Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (29/5/2017) siang.

Nurdin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh anggota DPRD Kepri atas kerja kerasnya menelaah setiap detail dari Ranperda yang diajukan sehingga sampai resmi menjadi Perda

"Penyempurnaan Ranperda tersebut bertujuan untuk menguatkan pendapatan asli daerah (PAD), undang-undang (UU) yang berlaku juga kita perhatikan untuk keselarasan dengan Perda, ditinjau pula dengan potensi daerah yang ada di Kepri serta berprinsip demokrasi keadilan," ujar Nurdin dalam sambutannya.

Nurdin juga berharap agar perubahan Perda ini tidak memberatkan masyarakat, selain meningkatkan PAD.

Tujuan penyempurnaan Ranperda ini adalah untuk mewujudkan good government dan clean government di provinsi Kepri dan tentunya kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu perubahan yang ada ini akan segera disosialisasikan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. 

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help