Soal OTT Terkait Status WTP, Ini Ungkapan Kekecewaan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa melihat kenyataan terungkapnya dugaan suap terkait upaya mengubah status laporan WDP menjadi WTP.

Soal OTT Terkait Status WTP, Ini Ungkapan Kekecewaan Sri Mulyani
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan suap pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa.

Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito diduga menyuap Auditor Utama BPK, Rochmadi Saptogiri, untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Padahal, dirinya sudah berusaha agar seluruh penyusunan dan pelaporan LKPP mendapatkan opini WTP yang mencerminkan laporan keuangan yang kredibel, akuntabel, dan transparan.

“Saya kecewa betul dong kalau seperti itu. Kami dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menanganinya secara serius,” katanya usai menjalani rapat kerja di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Baca: Jelang Lebaran, BI Tambah Uang Tunai Rp 167 Triliun dan Gandeng Polri Antisipasi Uang Palsu

Baca: Ditangkap Karena Sebut Bom Kampung Melayu Rekayasa, Netizen Ini Akhirnya Minta Maaf

Baca: Jadwal Pelunasan Segera Berakhir, Masih 1.950 Orang Belum Lunasi Biaya Haji

Ia mengatakan, dari pusat juga melakukan pembahasan terkait laporan keuangan kepada BPK secara profesional selama ini sehingga ia memandang apa yang disampaikan BPK adalah hal-hal yang baik dan memenuhi standar akuntansi.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Termasuk untuk mengusut kemungkinan kementerian/lembaga lain yang melakukan hal serupa,

“Silakan aparat hukum atau KPK melaksanakan tugasnya,” katanya.

Sedangkan terkait audit ulang terhadap LKPP 2016 pasca adanya kasus ini, dirinya enggan berkomentar banyak. Ia berharap, status WTP sendiri memiliki kredibilitas yang ditegakkan secara konsisten. Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas hasil audit LKPP 2016. Hasil ini adalah pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu.

Di dalam LKPP 2016, jumlah kementerian/lembaga dengan status WTP naik menjadi 84% atau 74 kementerian/lembaga dari yang sebelumnya 65%. Sementara opini WDP diberikan kepada delapan kementerian/lembaga. Adapun opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada delapan kementerian dan lembaga lainnya.

“Mekanismenya apapun kami serahkan ke BPK,” ucapnya. (*)

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul: Sri Mulyani kecewa opini WTP tercoreng

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help