Serangan Hacker Marak, Begini Taktik Ditjen Pajak Lindungi Data Nasabah

Perbankan wajib melaporkan data rekening nasabah kepada Ditjen Pajak. Dipastikan, otoritas pajak akan kebanjiran data ke dalam sistem IT-nya.

Serangan Hacker Marak, Begini Taktik Ditjen Pajak Lindungi Data Nasabah
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Artinya, saat ini telah sampai pada era keterbukaan akses keuangan.

Dalam aturan itu, perbankan diwajibkan melaporkan data rekening nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dipastikan, otoritas pajak akan kebanjiran data ke dalam sistem IT-nya.

Lantas bagaimana kerahasiaan data tersebut? Apalagi aksi peretas atau hacker masih marak dan menjadi ancaman tersendiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Ditjen Pajak akan meningkatkan keamanan sistem IT saat masuk ke era keterbukaan akses keuangan. Standar yang dipakai dipastikan akan sesuai ketentuan internasional sehinga kerahasiaan data akan tetap terjaga.

"Sudah diatur sangat eksplisit dari sisi standar sehingga Ditjen Pajak harus perbaiki, apakah dari sisi SOP, peraturan disiplin, compliance terhadap standar teknis, kami akan terus lakukan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Baca: Mangkrak, Kondisi Gedung Balai Latihan Kerja Kian Memprihatinkan

Baca: Harga Minyak Mentah Naik, Setelah Lebaran Harga Premium dan Solar Bakal Dievaluasi

Baca: Manjakan Pelanggan, ATB Bakal Hadirkan Layanan Mobile Payment

Ia meyakini, peningkatan keamanan sistem IT Ditjen Pajak untuk memenuhi standar internasional masih bisa dilakukan. Sebab, Indonesia baru akan menerapkan kebijakan pertukaran informasi keuangan pada 2018.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) selaku penilai akan mengecek kesiapan Indonesia untuk ikut ketentuan pertukaran informasi keuangan antar negara. Salah satu hal yang diperhatikan yakni keamanan sistem IT Ditjen Pajak.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Ditjen Pajak menjaga kerahasiaan data nasabah. Hal itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak.

"Jangan sampai kalau (data rekening) terbuka justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujar Ketua Apindo Haryadi Sukamdani. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul : Banyak "Hacker", Bagaimana Nasib Data Nasabah di Ditjen Pajak Nanti?

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help