Pemerintah Bisa Salah Sasaran. Minimal Saldo Akses Pajak Rp 200 Juta Dinilai Terlalu Kecil

Nilai saldo minimal rekening perbankan masuk daftar akses pajak sebesar Rp 200 juta dianggap terlalu rendah. Pemerintah dikhawatirkan salah sasaran.

Pemerintah Bisa Salah Sasaran. Minimal Saldo Akses Pajak Rp 200 Juta Dinilai Terlalu Kecil
pixabay
Ilustrasi pajak online 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan telah membuat aturan bagi pemilik saldo rekening Rp 200 juta wajib lapor ke otoritas pajak. Namun, batasan nilai saldo tersebut justru menuai kontroversi.

Sebab, nilai saldo minimal rekening perbankan sebesar Rp 200 juta dianggap terlalu rendah. Nilai itu secara psikologis mengesankan pemerintah lebih menyasar pajak masyarakat kelas menengah, bukan wajib pajak kaya pengemplang pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo menilai batasan yang ditetapkan pemerintah dalam PMK No 70/2017 terlalu rendah. Dengan batasan tersebut, rekening yang bakal wajib lapor pajak bakal melebihi 2,3 juta.

Apalagi PMK 70/2017 menyebutkan, saldo atau nilai rekening keuangan yang menjadi batasan pelaporan pajak merupakan nilai agregat. Dengan begitu maka bila satu orang punya banyak rekening, maka jumlah saldonya akan dijumlahkan. Bila nantinya nilainya mencapai Rp 200 juta, maka menjadi wajib lapor.

Batasan nilai pertanggungan di industri asuransi sebesar Rp 200 juta juga terlalu kecil. Dengan nilai itu, maka premi hanya ratusan ribu rupiah per bulan juga akan wajib lapor secara otomatis. Data dari asuransi ini juga tidak menunjukkan daya beli masyarakat.

Baca: MENYEDIHKAN. Tabungan Kakek Penjual Pisang Keliling Ini Dirampas Pengendara Mobil

Baca: Derek Manangka: Mahalnya Keadilan Buat Siti Fadilah yang Merupakan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Baca: Dinyatakan Utang Pajak Rp 12 Miliar, BP Batam Bakal Bantu ATB Cari Cara Membayarnya

Yustinus khawatir, dengan batasan yang terlalu rendah maka pemerintah terlalu banyak mengelola data terlalu banyak sehingga tidak fokus pada target sasaran.

"Jangan sampai ada kesan mau bangun database tapi semuanya dijaring. Ongkos administrasi juga jadi mahal," tambahnya.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved