Apa Kabar SPAM IKK Teluk Bintan? Kapan Ye Operasi Pak Camat? Kan Sudah Ditinjau DPR

Apa Kabar SPAM IKK Teluk Bintan? Kapan Ye Operasi? Ini rasa penasaran warga

Apa Kabar SPAM IKK Teluk Bintan? Kapan Ye Operasi Pak Camat? Kan Sudah Ditinjau DPR
tribunbatam/aminnudin
Anggota DPR RI meninjau proyek SPAM IKK Teluk Bintan pada akhir 2016 lalu. SPAM IKK ini belum berfungsi juga semenjak ditinjau anggota DPR RI 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Warga di Kecamatan Teluk Bintan berharap, sistem pengelolaan air minum (SPAM) khusus Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang berdiri di wilayah mereka bisa dipastikan beroperasi 2017.

Baca: Terungkap! Inilah Jawaban di Balik Misteri Kebiasaan Presiden Soekarno Pakai Peci Miring!

Baca: Darah Berceceran dan Anjing Menggonggong, Ternyata Ada Mayat Pembunuhan Sadis!

Baca: Heboh! Pungut Iuran Bulanan, Ketua RT Dituntut 5 Tahun Penjara. Ini Pasal Jaksa!

Baca: Gerebek! Suami Kerja di Pengeboran Minyak, Istri di Rumah Didatangi Oknum Pejabat Pemko Malam-malam

Warga khawatir, SPAM IKK Teluk Bintan akan bernasib sama dengan SPAM di Desa Malang Rapat yang 5 tahun tanpa kepastian operasi.

"Pada tahun 2016 seingat saya pak camat yang dulu bilang, SPAM sudah berfungsi akhir tahun lalu? tapi sampai sekarang tak ade tanda tanda barang tu jalan, ini sudah tahun 2017,"ujar Ali (27), warga, Jumat (9/6).

Ali dan warga lain bingung, apa sebenarnya kendala SPAM IKK Teluk Bintan yang dibangun pada pertengahan 2015 itu tidak belum mengalirkan air ke rumah rumah warga.

Padahal secara fisik, bangunannnya sudah lama berdiri. Beberapa wilayah di Kecamatan Teluk Bintan hingga saat ini masih mengandalkan sumur sebagai kebutuhan air bersih.

Ironisnya, justru ibukota kecamatan yang warganya masih mengandalkan mata air sumur sebagai kebutuhan air bersih selama SPAM belum jalan.

"Kita warga yang tinggal di kelurahan malah pakai sumur, sedangkan ada wilayah desa di kecamatan ini yang malah sudah pakai SPAM sendiri,"ujar dia.

Sekedar mengulas kembali, SPAM IKK Teluk Bintan adalah proyek nasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pengerjaannya secara bertahap dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hingga kini belum ada kejelasan kapan operasi secara resmi. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help