Kasus Suap Jabatan Pemkab, Kepala Dinas Pendidikan Ngaku Setor Rp 750 Juta

Kasus Suap Jabatan Pemkab, Kepala Dinas Pendidikan Ngaku Setor Rp 750 Juta. Ini Pengakuaannya di persidangan Tipikor!

Kasus Suap Jabatan Pemkab, Kepala Dinas Pendidikan Ngaku Setor Rp 750 Juta
KOMPAS.com/Nazar Nurdin
Sidang perkara Bupati Klaten Sri Hartini, Senin (12/6/2017) 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Pantoro mengaku pernah menyerahkan uang Rp 750 juta kepada Bupati Klaten non aktif Sri Hartini. Sejumlah uang itu diberikan Pantoro, yang sebelumnya memungut dari para rekanan proyek di dinas terkait.

Baca: Menyayat Hati! Tangisan Bayi Ririn Ekawati Ketika Didekatkan dengan Jenazah Sang Ayah

Baca: Disindir OTT Bengkulu Recehan oleh Dua Jaksa, KPK-Kejaksaan Agung Memanas?

"Saya serahkan langsung, pagi diterima, malam kami bawa ke rumah dinas," kata Pantoro, saat memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (12/6/2017) petang.

Pantoro diangkat menjadi kepala dinas pendidikan sejak 2012. Saat dilantik jadi Kadinas, Sri Hartini masih menjadi wakil Bupati, karena saat itu Bupati dijabat oleh Sunarna.

Dalam keterangannya, Pantoro menyebut, uang Rp 750 juta berasal dari dua rekanan. Pertama rekanan bernama Dandi Ivan yang diminta Rp 400 juta, lalu Sri Raharjo alias Jojon selaku Direktur CV Bintang Media Rp 350 juta. Dari keduanya, uang lalu diserahkan langsung ke Sri Hartini di rumah dinas bupati.

"Saat Ibu datang, kami ngobrol berdua, dan sudah disampaikan. "Bu sudah tak (saya) bawa. Uangnya masih di mobil," kata Pantoro.

Usai berkata itu, dia lalu meminta sopirnya membawa sebuah tas bungkusan uang masuk ke dalam ruang rumah dinas. Uang itu lalu ditaruh di depan mereka berdua.

"Tas tempat bawa itu dibawa masuk di depan saya dan ibu. Itu tas (usai diserahkan) dibawa masuk saja (tidak dihitung). Kalau tidak salah itu namanya Hartanto," ucapnya.

Dalam percakapan di ruang malam itu, Pantoro mengaku hanya berbicara dengan Sri Hartini. Istri Pantoro juga diajak, namun tidak ikut berbicara berdua. "Saya ajak istri saya. Istri saya tahu uang apa itu, terkait apa juga tahu," kata dia lagi.

Pungutan terhadap rekanan proyek sendiri karena dinas pendidikan melakukan penunjukan langsung atas CV milik Jojon untuk melakukan renovasi ruang kelas di seluruh gedung di Klaten.

Dalam keterangan lain, Pantoro juga mengaku menerima uang dari dua rekanan itu Rp 50 juta. Uang diberikan pada akhir tahun, atau sebagai uang ucapan terima kasih. Namun belakangan, uang Rp 50 juta disetor ke KPK. Jaksa KPK pun mencecar saksi soal motif pengembalian uang itu.

"Dalam catatan, Anda beberapa kali setor (uang) ke di KPK, kembalikan. Ada yang salah? Kalau merasa benar kan tidak perlu dikembalikan," kata dia.

Namun Pantoro tetap bersikukuh mengembalikan uang itu. "Saya disarankan kembalikan. Itu kan bukan uang saya," jawabnya.

Dalam perkara ini, Bupati Sri Hartini didakwa dengan pasal suap dan gratifikasi sebagaimana pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, dia ditahan di Lapas Wanita Bulu Semarang. (*)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved