Kemenkumham Kepri Batal Tambah CCTV di Lapas-Rutan, Ini Pemicunya!

Terbentur anggaran, Kemenkumham Kepri batal tambah CCTV di sejumlah Lapas dan Rutan di Kepri. Namun janjikan tahun 2018!

Kemenkumham Kepri Batal Tambah CCTV di Lapas-Rutan, Ini Pemicunya!
tribunnews batam/ian pertanian
Ilustrasi. Lapas Barelang Klas II A Barelang di Tembesi, Batam 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Terbentur anggaran, Kantor Wilayah (Kanwil) kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI provinsi Kepri mengurungkan penambahan CCTv di sejumlah Lapas dan Rutan di Kepri. Perencanaan penganggaran CCTV baru dilakukan pada tahun 2018.

Baca: Ngeri! Kartel Peti Kemas Batam-Singapura. KPPU Kepri Nunggu Hasil Saksi Ahli!

Baca: Nyaris Ricuh, Penumpang Kapal Roro ke Dabo Telantar 6 Jam di Punggur. Ini Pemicunya!

Humas Kemenkumham Rinto Gunawan ‎mengaku sarana prasarana Lapas dan Rutan di Kepri banyak yang harus dibenahi agar para Narapidana bisa tenang menjalani masa hukuman. Hal itu tentunya dapat meminimalisir angka stres yang berpotensi terjadinya tahanan kabur.

"kita akui banyak yang harus dibenahi. Masalah ini terjadi di seluruh Indonesia. ‎ Masalahnya cuma keterbatasan anggaran. Makanya kita baru anggarkan penambahan CCTV tahun 2018. Kalau tahun ini gak sanggup kita," kata Rinto dihubungi Tribun Batam, Minggu (18/6).

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkumham kini lebih memperketat pantuan narapidana. Seperti halnya pergantian petugas jaga pada saat waktu ibadah shalat. Banyak kasus kaburnya warga binaan ini dengan memanfaatkan waktu shalat.

"Ya memang seperti itu. Kebanyakan mereka kabur saat jam shalat. Oleh karenanya kita lebih memperketat waktu jaga saat shalat. Hal-hal seperti itu yang kita lebih ketatkan. Menunggu tahanan tak over kapasitas kita tidak tau kapan waktunya," ujarnya.

Beberapa pengajuan pembangunan Lapas dan Rutan baru untuk mengurangi kepadatan warga binaan pun terus diusulkan ke pusat. Namun tetap belum ada respon dan kepastian anggaran dapat dikucurkan ke Kanwil Kemenkumham Kepri.

"Pengajuan tanah untuk pembangunan Rutan Wanita di Batam belum direspon oleh BP Batam‎. Padahal sudah 6 bulan. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Selain itu juga Lapas natuna meski lahan sudah disetujui oleh Pemkab Natuna, namun anggaran juga belum turun," tutupnya. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help