Kisruh DPRD Bintan

Beredar Kabar, Penetapan Wibowo Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karena Alasan Ini. Benarkah?

Beredar Kabar, Penetapan Wibowo Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karena Alasan Ini. Benarkah?

Beredar Kabar, Penetapan Wibowo Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karena Alasan Ini. Benarkah?
Tribun Batam/Muhamad Munirul Ikhwan
Ilustrasi. Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi menandatangani nota kesepakatan (MoU) persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD Bintan 2014 yang disaksikan Wakil Bupati Bintan Khazalik, Jumat (15/8/2014) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Beredar kabar penetapan Agus Wibowo sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Bintan lantaran banyak anggota tak ingin rapat dipimpin Lamen.

Terpisah, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi menegaskan, dalam tata aturan DPRD, tidak ada namanya pelaksana tugas (Plt) seperti di lembaga pemerintahan.

Baca: Terungkap! Inilah Sosok di Balik Wanita Cantik Ini Nekat Telanjang dan Jalan-jalan saat Belanja!

Baca: Mengejutkan! Kumpulkan Uang Rokok Suami, Istri Kaget Lihat Apa Yang Terbeli Setelah Setahun!

Di DPRD yang ada adalah pimpinan DPRD sementara. Keberadaan pimpunan DPRD sementara Itu pun jika ketua DPRD sesungguhnya berhalangan hadir saat acara kedewanan.

"Perlu diketahui dalam tata aturan dewan, pelaksana tugas itu tidak ada, yang ada adalah pimpinan sementara kalau ketua DPRD berhalangan hadir saat itu,"ucap Lamen Sarihi, Senin (19/6).

Pernyataan Lamen Sarihi soal PLt itu menjawab keberadaan surat yang beredar di kalangan anggota dewan DPRD Bintan saat ini. Dalam surat bertanggal 11 Maret 2017 tersebut, DPRD Bintan rupanya telah menetapkan Agus wibowo, Wakil Ketua I DPRD Bintan sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Bintan hingga diresmikannya ketua DPRD Bintan yang definitif.

Penetapan Agus Wibowo sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Bintan merujuk pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintan Nomor 16 Tahun 2010. Keberadaan surat ini ditengarai alasan sejumlah anggota DPR enggan mengikuti rapat paripurna dewan bila dipimpin Lamen Sarihi, sebab Lamen bukan lagi ketua DPRD.

"Prinsip seperti ini keliru, secara mekanisme, harus diawali dulu pemeberhentian terhadap saya. Mekanisme pemberhentian saya sebagai Ketua tidak sesederhana itu, langsung main tunjuk berhenti saja. Nah kapan itu pemberhentian? Harus ada SK Gubernur dulu yang kemudian dari SK gubernur ini disampaikan ke DPRD, begitu prosedur yang sesuai ketentuan,"kata Lamen.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved