TribunBatam/

Hasfarizal Klaim Perusahaan Bintan Patuh Bayar THR, Ini Dalih Kepala Disnaker Bintan

Benarkah perusahan di Bintan telah bayar THR kepada karyawannya? Ini jawaban Kepala Disnaker!

Hasfarizal Klaim Perusahaan Bintan Patuh Bayar THR, Ini Dalih Kepala Disnaker Bintan
Tribun Batam/Eko Setiawan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Hasfarizal Handra. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Bintan Hasfarizal Handra memastikan, perusahaan di Bintan sejauh ini sudah memenuhi unsur kewajiban tunjangan hari raya (THR) para pekerja.

Baca: Beredar Isu Selingkuh, Raffi Ahmad Mendadak Lepas Cincin Kawin, Celetukan Sang Istri Bikin Heboh!

Baca: Bikin Nyesek! Polwan Cantik Ricca Khalmas Pose Ini, Netizen Ngaku Teriris-iris Hati Melihatnya!

"Sejauh ini kami belum menerima laporan resmi dari sarikat pekerja dan perwakilan pekerja bahwa THR mereka belum dibayarkan, artinya perusahaan mematuhi himbahuan pemerintah,"kata Hasfarizal kepada Tribun, Selasa (20/6).

Seperti dalam surat edaran awal ramadan, pelaporan pelanggaran pembayaran THR karyawan atau pekerja secara resmi harus disampaikan melalui pihak pihak yang ditunjuk resmi.

Diantaranya melalui sarikat pekerja masing masing khusus pekerja di kawasan Industri. Atau bisa juga datang langsung mengadu ke kantor DPMPTS dan Tenaga Kerja di Bandar Seri Bentan.

"Dan kami hanya menerima laporan atau aduan resmi baik melalui sarikat pekerja atau datang langsung ke posko aduan di kantor. Dan sejauh ini belum ada,"kata Hasfarizal.

Pihaknya kata Hasfarizal tidak bisa memproses aduan pekerja hanya melalui sms atau telepon. Sebab sesuai himbauan mekanismenya sudah diatur sejelas mungkin.

Ditambahkannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan JO peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, THR harus dibayarkan paling lambat seminggu atau 7 hari sebelum lebaran.

”THR keagamaan wajib dibayarkan eh pengusaha paling lambat Tujuh hari sebelum lebarandan THR diberikan dalam bentuk uang dangan ketentuan menggunakan mata uang Rupiah,” tagasnya.

Apa bila telat, maka perusahaan bisa dikenakan denda. Dalam ayat 5 PP No 78 Tahun 2015, denda dikenakan bisa sebesar 5 persen dari total THR keagamaan. Dan pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR keagamaan pekerja atau buruh.

“Denda tetap harus diberikan perusahaan tersebut kepada pekerja, diibagi secara merata bersasarkan jumlah masa kerja dan kewajiban perusahan dalam pembayayaran THR it. Jadi perusahaan jangan coba coba telat keluarkan THR ke pekerjanya,”kata Hasfarizal.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help