Saipem Rumahkan Ribuan Karyawan

Imbas Ekonomi Global, DPRD Minta Pemprov Kreatif Ciptakan Sumber PAD Baru

Sepinya orderan proyek di Saipem yang berujung PHK ribuan karyawannya, DPRD Kepri melihatnya imbas ekonomi global seiring jebloknya industri minyak

Imbas Ekonomi Global, DPRD Minta Pemprov Kreatif Ciptakan Sumber PAD Baru
KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat meninjau fasilitas produksi pengolahan gas terapung atau Float?ing Processing Unit (FPU)di Pabrikasi Saipem Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (21/3/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Pengurangan karyawan secara besar-besaran yang dilakukan oleh PT Sampe Karimun Indonesia Branch (SKIB) mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai kondisi dari PT SKIB tersebut merupakan dampak dari pelambatan ekonomi di Kepri. Hal ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya terpaut pada 2 persen pada kwartal pertama 2017.

"Ini dipengaruhi oleh ekonomi global terutama pada industri berat yang menyokong industri perminyakan," kata Iskandasyah kepada Tribun, Senin (19/6) sore.

Menurut Iskandasyah, harga minyak dunia masih berada di bawah 6 Dollar Amerika per barel. Selagi harga minyak mentah hanya sebatas itu, gairah ekonomi dunia tidak akan bergerak naik.

Perusahaan-perusahaan minyak pasti akan menahan pengeboran minyak. Dengan demikian, industri berat yang menyokongnya pun akan menerima dampaknya.

"Selama ini ekonomi Kepri dan industri di Kepri ditopang oleh dana bagi hasil (DBH) pertambangan. Industri berat hanya ditopang oleh industri perminyakan. Karena itu perusahaan ini tidak bisa buat apa-apa lagi selain mengurangi karyawannya ketika tidak lagi ditopang oleh industri perminyakan," kata Iskandasyah lagi.

Belajar dari kondisi perekonomian Kepri saat ini, Iskandasyah kemudian menganjurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk mulai menaruh perhatian besar pada basis ekonomi yang fundamental.

Satu dari sekian langkah kebijakan yang harus ditempuh gubernur Kepri adalah menggerakkan sektor pariwisata, maritim, pertanian, perkebunan dan peternakan.

"Perlu diingat bahwa inflasi di Kepri lebih banya dipengaruhi oleh bahan-bahan kebutuhan pokok. Saya sudah cek, hampir di semua kabupaten/kota di Kepri, daya beli masyarakat turun drastis," kata ketua Komisi yang menangani bidang perekonomian ini.

Selain menggerakkan sektor-sektor tersebut, Nurdin juga diharapkan agar sesegera mungkin merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) khususnya belanja modal.

"Proyek-proyeknya tidak berjalan. Bahkan proyek-proyek baru mulai dilelang pada Agustus nanti. Ekonomi baru kelihatan bergerak pada saat lebaran dan anak-anak masuk sekolah," kata Iskandasyah mengevaluasi.

Lebih dari semuanya itu, Iskandasyah juga mendesak gubernur Kepri untuk segera memanfaatkan potensi laut Kepri. Misalnya, potensi labuh jangkar, pengeboran minyak lepas pantai di lokasi baru.

"Dengan demikian, pendapat asli daerah (PAD) Kepri akan meningkat dan diharapkan ikut menunjang kondisi perekonomian Kepri," saran kader PKS tersebut.(*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved