TribunBatam/

BATAM TERKINI

Soal Dualisme Kewenangan di Batam, Begini Curhatan Pelaku Usaha

Dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang berujung pada terhambatnya pelayanan, dikeluhkan pelaku usaha di Batam.

Soal Dualisme Kewenangan di Batam, Begini Curhatan Pelaku Usaha
Tribun Batam/Argianto
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang berujung pada terhambatnya pelayanan, dikeluhkan pelaku usaha di Batam. Termasuk pihak yang terdampak lainnya.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Batam membahas soal kondisi ekonomi Batam, Selasa (20/6/2017) bertempat di ruang Ketua DPRD Kota Batam.

"Dari perwakilan notaris menyampaikan keresahan mereka, salah satu kendalanya karena dualisme. Kedua, soal pelayanan. Karena ada dua lembaga yang berwenang dalam pengurusan perizinan ada overlap. Bukan masalah waktu saja, tapi double cost, sehingga tidak efisien dan efektif," kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Dia mengatakan, soal dualisme kewenangan ini memang harus segera diselesaikan. Lantaran berakibat terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Padahal sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, dikatakan terkait hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Baca: EDAN. Baru Setahun Keluar Lapas Barelang Udah Jadi Rampok Nasabah Bank

Baca: Tak Selalu Berhasil, Beginilah Sepak Terjang Begal Sagulung Incar Calon Korbannya

Baca: ALAMAK. Ikut Sahur On The Road, Tapi Remaja Ini Bawa Celurit dan Pedang. Untuk Apa?

"PP itu jadi wajib. Tapi sampai sekarang belum ada," ujar dia.

Sementara dari perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun bahkan berada di bawah 40 persen. Itu lantaran semakin banyaknya bermunculan hotel-hotel non bintang dengan fasilitas layak, namun ditawarkan harga murah. Kembali lagi ke soal mudahnya mendapat izin-izin terkait hotel.

"Dari PHRI minta ada kebijakan yang mengatur pertumbuhan hotel di Batam. Harus ada rasio antara pertumbuhan penduduk dengan wisatawan yang datang. Kalau sekarang, tak imbang," kata Nuryanto. (*)

*Baca Berita Terkait di Tribun Batam Edisi Cetak Rabu, 21 Juni 2017

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help