Korupsi Proyek KTP Elektronik

Rugikan Negara Rp 2,31 Triliun, Ini Tuntutan JPU Terhadap Irman dan Sugiharto

Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi terhadap proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dituntut 7 tahun dan 5 tahun penjara.

Rugikan Negara Rp 2,31 Triliun, Ini Tuntutan JPU Terhadap Irman dan Sugiharto
Tribunnews/Herudin
Terdakwa mantan irjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto menjalani sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek E-KTP 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi terhadap proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dituntut 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JPU KPK menyatakan Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri.

"Menetapkan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa Irman selama 7 tahun dan 500 juta dengan subsider 6 bulan. Serta, pidana penjara kepada Sigiharto selama 5 tahun denda 400 juta subsider 6 bulan," ujar JPU KPK Irene Putri, di pengadilan Tipikor, Kamis (22/6/2017).

Baca: MA Tolak Kasasi, Jessica Akan Tetap Dipenjara Selama 20 Tahun

Baca: Kejagung Tegaskan Hary Tanoe Berstatus Tersangka

Baca: Terima Ancaman Serius, Ternyata Ini Sebab Ahok Dikembalikan ke Mako Brimob

Seperti diketahui, Irman merupakan Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, sedangkan Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dimana, akibat proyek ini negara dirugikan hingga Rp 2,31 triliun. Kerugian tersebut karena adanya penggelembungan anggaran pengadaan e-KTP.

Irman dan Sugiharto dinilai terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Selain itu, keduanya diduga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek e-KTP. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : Irman dituntut 7 tahun penjara, Sugiharto 5 tahun

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help