TribunBatam/

Beredar Rumor Demo Pengemudi Angkutan, Kapolres Minta Dishub Batam Terbitkan Aturan

Beredar Rumor Demo Pengemudi Angkutan, Kapolres Minta Dishub Batam Terbitkan Aturan

Beredar Rumor Demo Pengemudi Angkutan, Kapolres Minta Dishub Batam Terbitkan Aturan
TRIBUNBATAM/EKO SETIAWAN
Kapolresta Barelang, AKBP Hengki 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Perselisihan antara pengemudi angkutan umum konvensional dengan pengemudi angkutan umum berbasis online sepertinya tidak menemukan titik temu. Beredar kabar para pengemudi angkutan umum konvensional pun akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 12 Juli mendatang.

Baca: Polisi Tembak Sarawi, Tersangka Pembegalan di Batuaji, Ini Sepak Terjangnya!

Baca: Ekonomi Batam Lesu, Blok-blok Dormitory Banyak Tak Berpenghuni. Ini Kondisinya!

Baca: Hari Pertama Kerja, Warga Langsung Serbu Kantor Disdukcapil. Begini Kondisinya!

Hal itu seperti yang beredar dalam grup publik media sosial ‎facebook. Sebuah akun memposting undangan bagi pengemudi angkutan umum konvensional untuk melakukan aksi. Kabag ops Polresta Barelang, Kompol Agus Joko mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai rencana demo besar-besaran tersebut.

"‎Belum ada informasi. Pasti diamankan lah kalau memang ada pergerakan demo. Tapi sebaiknya kita sama-sama menjaga situasi tetap kondusif lah," ujarnya ditemui di Polresta Barelang.

Sementara itu, Kapolresta Barelang, Kombes Pol, Hengki menyatakan perseteruan kedua belah pihak ini dapat segera berakhir jika sudah ada aturan pasti mengenai operasional keduanya, baik konvensional maupun berbasis online.

"Mau itu taksi online, ojek online, operasionalnya kan di Dishub. Dishub lah yang segera mengambil sikap. Kalau saya dari kamtibnas, mana yang berbenturan akan kita selesaikan. Tapi kita mintalah semua pihak sama-sama menahan diri. Jangan sampai gara-gara ini, malah semakin terpuruk ekonomi Batam," tutur Hengki.

‎Hengki menyebutkan pihaknya sudah beberapa kali memediasikan antara pengemudi ojek pangkalan dengan ojek online, namun belum menemukan kata sepakat.

"Segeralah regulasinya dibuat, yang mengatur secara bersama-sama operasional kedua pihak ini," kata Hengki. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help