Korupsi Proyek KTP Elektronik

Setelah Periksa Sejumlah Politisi, KPK Siap Umumkan Tersangka Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, bakal ada tersangka baru terkait perkara korupsi proyek KTP Elektronik.

Setelah Periksa Sejumlah Politisi, KPK Siap Umumkan Tersangka Baru
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Kamis (10/11/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, bakal ada tersangka baru terkait perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik).

Agus mengatakan hal ini setelah ditanya soal pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPR.

Menurutnya, dari pemeriksaan terhadap para legislator ini, tak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru kasus e-KTP.

"Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini, tapi segera," kata Agus kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

Namun, Agus tidak merinci soal tersangka baru itu berasal dari unsur politik seperti anggota DPR, atau yang lainnya. Agus hanya meminta masyarakat bersabar dengan penyidikan dan pengembangan kasus e-KTP yang dilakukan KPK.

"Anda tunggu saja," ujarnya.

Baca: Hari Ini, Setya Novanto Bakal Bersaksi untuk Andi Narogong

Andi Narogong sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan korporasi. Perbuatan Andi bersama-sama Irman dan Sugiharto, diduga menyebabkan negara merugi Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Andi diduga berperan kuat dalam mengatur proyek tender e-KTP. Sejumlah aliran uang pun disebutkan berputar di sekitarnya. Salah satu peran besar Andi adalah mengumpulkan perusahaan yang akan bermain di tender proyek e-KTP. Andi dan sejumlah perusahaan yang berkantor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, berusaha merancang detail proyek yang akan ditenderkan.

Atas dugaan itu, Andi dijerat pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus e-KTP tergolong luar biasa besar. Dari anggaran total Rp 5,9 triliun, kasus e-KTP merugikan negara sebesar Rp 2,55 triliun. Saat ini investigasi masih berlanjut. (*)


*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Wartakota dengan judul: KPK Segera Umumkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KTP Elektronik

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help